Dampak Jatuhnya Harga TBS Sawit Akibat Larangan Eksport, PKS Dharmasraya Dilaporkan ke Polisi

Dharmasraya, Intrust – Terkait jatuhnya harga Tandan Buah Segar (TBS) setelah adanya pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng oleh Presiden RI Joko Widodo, Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Dharmasraya, Jhon Asri, ikut angkat bicara. Pasalnya jatuhnya harga TBS dari Rp 3 ribu lebih menjadi lebih kurang Rp 1400, harga tersebut belum mengikuti harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan harga TBS.

Selain itu, PKS yang ada khususnya di Kabupaten Dharmasraya, harus berpedoman kepada harga lelang CPO di Dumai Riau dan Medan Sumatera Utara, agar selisihnya tidak begitu jauh dan mencekik petani.

Ia minta pemerintah segera turun tangan agar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada khususnya di Kabupaten Dharmasraya mengikuti harga yang sudah disepakati tim penetapan harga TBS Sumatera Barat yang di SK kan oleh Gubernur Sumbar dan tidak menetapkan harga TBS secara semena kena tanpa mengikuti aturan yang ada.

Jangan sampai katanya, akibat keputusan ini akan dikorbankan petani. “Jangan gajah beradu gajah, semut yang menjadi korban. Artinya petani kecil jangan sampai jadi korban,” ucap Jhon Asri yang juga Sekretaris Apkasindo Sumbar ini

Dikatakannya, Apkasindo Kabupaten Dharmasraya menegaskan bahwa penurunan harga TBS petani itu dilakukan tanpa berdasarkan harga ketetapan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumbar. Harusnya ulas Ketua KUD Lubuk Karya ini, semua PKS patuh terhadap Pergub Nomor 28 Tahun 2020 (turunan Permentan 01 2018), tentang Tataniaga TBS.

“Tapi kenyataannya harga TBS kami malah hanya dihargai 30% dari harga yang ditetapkan oleh Disbun Provinsi Sumbar,” ucapnya.

“Kesabaran kami sudah habis, dan hari ini kami melaporkan secara resmi PKS yang ada di Kabupaten Dharmasraya ke aparat penegak hukum Polres Dharmasraya,” ungkapnya.

Surat tersebut katanya juga di tembuskan ke Presiden RI Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo Jend TNI (Purn) Dr Moeldoko, Kapolri dan Satgas Pangan Nasional.

Ia yakin apabila hal ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintah dalam kurun waktu lima belas hari, maka PKS tidak akan menerima TBS dengan alasan tangki CPO penuh.

“Dampak lebih besar akan muncul,” tutupnya. mbk