Kesiapan Rantai Pasok Konstruksi Akan Tingkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan Infrastruktur

Jakarta – Pasar jasa konstruksi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan akan bertambah besar karena infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas nasional dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimanta Timur. Dukungan sistem rantai pasok konstruksi dengan memanfaatkan teknologi informasi sangat dibutuhkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarief Burhanuddin saat menjadi narasumber pada acara Industry Briefing (Launching Konstruksi Indonesia 2019) dengan tema “Rantai Pasok Konstruksi 4.0 dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur”, Selasa (10/09/2019) di Jakarta.

“Kami mengajak masyarakat jasa konstruksi menyiapkan strategi peningkatan kinerja rantai pasok industri konstruksi yang tidak hanya efektif, efisien, tapi juga dinamis dengan pemanfaatan teknologi,” jelas Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin.

Syarif mengatakan, tantangan pembangunan infrastruktur di masa mendatang semakin meningkat. Apabila melihat APBN 2020, anggaran infrastruktur direncanakan mengalami peningkatan menjadi Rp. 419,2 triliun, atau meningkat 4,9% dari tahun sebelumnya. Ditambah lagi dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang memerlukan total pembiayaan fisik mencapai Rp 466 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan tingginya target dan capaian pembangunan infrastruktur pada tahun 2020-2024.

Syarif mengatakan berdasarkan data Forum Konsolidasi Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi (MPK) Tahun 2019, ketersediaan material konstruksi masih terbilang beragam, baik dari sisi jenis maupun wilayah. Data menunjukkan Pulau Kalimantan menunjukkan defisit untuk kebutuhan aspal buton, baja, beton pracetak, dan beton prategang. Sementara di Sumatera, tidak tercatat adanya defisit material dan peralatan konstruksi. “Penguatan rantai pasok industri material dan peralatan konstuksi diperlukan agar industri material dan peralatan konstruksi tidak lagi tersentralisasi di Pulau Jawa dan Sumatera,” tuturnya.

Selain rantai pasok kebutuhan material dan peralatan konstruksi, Syarif juga menekankan pentingnya kesiapan rantai pasok Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Kerja Konstruksi yang telah bersertifikasi di setiap daerah.

“Untuk itu dibutuhkan pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk megintegrasikan data menjadi big data terkait material dan peralatan konstruksi, termasuk sebaran jumlahdan domisili tenaga kerja yang sudah bersertifikat. Sehingga semua pemangku kepentingan (stakeholder) bisa mendapatkan dan mengolah data yang sama agar lebih akurat,” tuturnya.

Untuk mendorong para stakeholder segera melakukan registrasi data kepemilikan MPK, menurutnya Kementerian PUPR akan memberlakukan aturan bahwa peralatan konstruksi yang belum terdaftar, tidak akan dianggap sebagai milik dari suatu korporasi tersebut. “Saat ini masih dalam tahap registrasi dari para stakeholder terkait yakni kontraktor serta penyedia material dan peralatan. Kepemilikan peralatan konstruksi menjadi salah satu persyaratan mengikuti lelang dengan nilai pekerjaan di atas Rp 200 miliar, untuk itu informasi ini menjadi penting,” kata Syarif.

Syarif menuturkan selama ini kinerja rantai pasok industri konstruksi di Indonesia masih menemui berbagai tantangan diantaranya kompleksitas industri konstruksi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan pembinaan rantai pasok yang masih terfragmentasi di berbagai kementerian/lembaga/instansi. Untuk mempertemukan seluruh stakeholder terkait dalam rantai pasok konstruksi, Kementerian PUPR akan kembali menyeenggarakan perhelatan akbar Konstruksi Indonesia, yang telah dilaksanakan secara rutin sejak 2003.

Event Konstruksi Indonesia 2019 yang akan diselenggarakan pada 6 – 8 November 2019 di Jakarta International Expo Indonesia akan menjadi sarana bagi para pelaku usaha industri konstruksi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk melihat inovasi-inovasi terbaru dan menghasilkan solusi untuk perkembangan industri konstruksi, terutama di bidang rantai pasok konstruksi. “Melalui Konstruksi Indonesia 2019, diharapkan adanya pembenahan Rantai Pasok Konstruksi Nasional dengan dukungan Industri 4.0 (Teknologi Informasi)” ujar Syarif.

Direktur Tarsus Indonesia Tri Turturi selaku pengelola event Konstruksi Indonesia mengatakan, pada tahun 2019 ini akan lebih mengedepankan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) daripada sektor industri besar. Selain itu menurutnya pada tahun 2019 juga akan menonjolkan segmen building material sesuai dengan tema Rantai Pasok Material Konstruksi. “Masih terkait rantai pasok konstruksi, juga akan dilakukan kompetisi ketrampilan konstruksi Indonesia, untuk memberikan apresiasi kepada tenaga kerja yang tersertifikasi,” ujarnya.

Hadir pula dalam acara tersebut sebagai narasumber Direktur Kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun Kementerian Bappenas/PPN Sri Bagus Guritno yang diwakili Junior Planner Bappenas Novi Andriani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan Perkasa Roeslani yang diwakili oleh Dandung Sri Harminto, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Ruslan Rivai, Ketua Umum Green Product Council Indonesia (GPCI) Hendrata Atmoko dan Direktur Tarsus Indonesia Tri Turturi.(*)