Limapuluh Kota, majalahintrust.com – Dampak bencana alam banjir dan longsor yang terjadi pada Minggu 12 Mei 2024 di Kabupaten Limapuluh Kota, meski tidak menimbulkan korban jiwa namun kerugian harta benda akibat bencana alam yang menimpa 11 wilayah Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota yakni mencapai Rp 30 miliar lebih.
Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Limapuluh Kota, Rahmadinol, usai mengikuti rapat koordinasi pembahasan masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Posko Utama Penanggukangan Bencana Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu (18/5/2024)
Menurut Rahmadinol, setelah dilakukan pengumpulan data terhadap bencana banjir dan longsor yang menimpa 11 wilayah Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota yakni, Kecamatan Bukit Barisan, Kecamatan Mungka, Kecamatan Suliki, Kecamatan Guguak, Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Harau, Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban, terkumpul data bahwa sebanyak 544 KK atau 1.995 jiwa mengalami kerugian atas dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota.
“ Sebanyak 552 rumah atau tempat tinggal warga rusak akibat diterjang banjir dan longsor dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 600 juta lebih,” ujar Rahmadiniol.
Dikatakan Rahmadinol, tidak itu saja kerugian yang dialami masyarakat. Sedikitnya kerugian di sektor pertanian mencapai Rp 22, 5 miliar lebih. Sedangkan kerugian yang dialami masyarakat pada sektor perikanan mencapai Rp501 juta lebih. Kerugian terhadap 8 unit sekolah yang hancur dan rusak berat akibat diterjang banjir dan longsor mencapai Rp 1 Milliar lebih.
Dampak banjir dan longsor yang terjadinya di Kabupaten Limapuluh Kota, ulas Rahmadinol, juga terjadi rusaknya jalan dan jembatan di sejumlah titik. Dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 5 miliar dan termasuk kerugian sarana irigasi mencapai Rp 750 juta.
Menurut Rahmadinol, dalam upaya penanggulangan dan tanggap darurat bencana pihak Pusdalops PB telah berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Nagari. Disamping itu, upaya penanggulangan bencana melakukan cheking dan pendataan (kaji cepat) dampak bencana, kemudian evakuasi warga, dan melakukan permohonan biaya operasional ke BNPB termasuk berupaya meminta bantuan hibah logistik ke BNPB.
“Sedangkan langkah yang telah dilalukan untuk meringankan beban warga terhadap dampak bencana adalah mendistribusikan logistik stok BPBD dan Dinas Sosial. Kemudian permintaan personil PUPR untuk penanganan insfrastruktur darurat, pembersihan material longsor secara manual dan bergotong royog serta menggunakan alat beratpada fasilitas umum yang tidak bisa dilakukan secara manual,” pungkas Rahmadinol. rio)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.