Buntut Aduan Kontraktor dan Suplier Ring Satu Semen Padang, DPRD Sumbar Bakal Bentuk Pansus

Padang, majalahintrust.com – Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Sumbar sepakat bakal membentuk panitia khusus (pansus) , guna menyikapi permasalahan yang terjadi antara rekanan PT Semen Padang, serta kondisi terkini PT Semen Padang yang berada dibawah kendali Semen Indonesia.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Khairudin Simanjuntak mengatakan, pansus ini dibuat agar permasalahan yang terjadi antara rekanan dan pihak PT Semen Padang bisa dicarikan solusi terbaik untuk menyelesaikannya

Kemudian yang lebih urgensi lagi, saat ini Semen Padang tidak dirasakan lagi sebagai kebanggaan warga Sumbar, sejak berada dibawah Semen Indonesia ini. Setelah 10 tahun berada di bawah bayang-bayang Semen Indonesia, sudah saatnya dievaluasi secara menyeluruh kebijakan holding ini.

“Perlu evaluasi masyarakat Sumbar sebenarnya, kalau semakin sejahtera Semen Padang masuk Semen Indonesia tidak apa-apa, kita teruskan. Namun jikalau membuat sengsara masyarakat, barangkali perlu evaluasi. Kita sampaikan sama-sama ke Kementerian BUMN, bahwa holding ini telah merugikan masyarakat,” ucapnya.

Muchlis Yusuf Abit juga menyetujui pansus diadakan DPRD Sumbar. Karena yang terjadi saat ini menciptakan perusahaan dalam perusahaan, yang diibaratkan jeruk makan jeruk, sehingga lama-lama kontraktor lokal menjadi bangkrut.

Selain itu juga bagaimana kedepannya PT Semen Padang bisa kembali ke pangkuan Ranah Minang. Karena kebijakan yang dilakukan Semen Indonesia saat ini merugikan masyarakat Sumbar, khususnya Kota Padang. Disamping itu juga tentunya PAD Sumbar semakin bertambah.

“Bahan baku diambil dari Lubuk Kilangan, dari Kuranji dan lainnya, tapi kita tidak mendapatkan apa apa. Maka dari itu kita ingin Semen Padang kembali ke Ranah Minang. Kapan perlu saham pemerintah daerah ada di Semen Padang, agar PAD daerah semakin bertambah.Saya yakin Bapak Prabowo sangat bersemangat sekali membicarakan permasalahan masyarakat bawah,” tuturnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Doni Harsiva Yandra juga menyampaikan bahwa masalah yang terjadi di PT Semen Padang ini tidak hanya sebatas kontraktor dan masyarakat adat saja. Tapi urusan korporasi negara yang harus dilakukan penataan ulang.

“Holding semen menghilangkan sejarah PT Semen Padang, karena entitas bicara hari ini, bukan masa lalu. Ini problem sangat serius, dan mudah mudahan menjadi titik balik energi baru perjuangan kita bersama, mengembalikan marwah Semen Padang kebanggaan orang minang sekaligus menghidupkan kembali perekonomian masyarakat,” ulas Doni yang juga Fraksi Demokrat itu.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Erick Hamdani pun juga tak ingin Semen Indonesia menjadikan Semen Padang hanya sebagai sapi perah, karena sudah menggunakan sumber daya mineral dari tanah kaum masyarakat Lubuk Kilangan. Seharusnya Semen Padang mendatangkan manfaat besar untuk masyarakat Lubuk Kilangan khususnya.

“Tentunya kebijakan korporasi Semen Indonesia mengendalikan Semen Padang seutuhnya ini bisa ditinjau ulang, karena aspirasi masyarakat bisa disampaikan kepada Bapak Andre Rosiade yang saat ini Pimpinan Komisi VI DPR RI, ada Bapak Doni Oskaria Wamen BUMN yang juga urang awak di Pusat,” pungkasnya.(ridho)