Padang, majalahintrust.com – Anggota DPRD Sumatera Barat dari Partai Gerindra Verry Mulyadi terus melakukan upaya mengembalikan kejayaan PT Semen Padang, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kali ini upaya tersebut dilakukan berkat kolaborasi DPR RI dengan DPRD Sumatera Barat dengan mengusulkan perubahan kebijakan Manajemen Semen Indonesia Group dari kebijakan Operating Holding (kebijakan sentralisasi) menjadi kebijakan Strategic Holding (kebijakan desentralisasi).
Kebijakan Strategic Holding kata Verry harus dilakukan, supaya multiplier effect positif yang dihasilkan pabrik semen tertua di Asia Tenggara ini, kembali dirasakan betul oleh masyarakat sekitar.
“Dengan kebijakan Operating Holding yang sudah berjalan 10 tahun, kehadiran PT Semen Padang sangat kurang dirasakan masyarakat. Sektor UMKM lesu, kontraktor lokal terabaikan, bahkan kondisi ekonomi Sumbar menjadi merosot tajam,” ulasnya.
Usulan lainnya yang disampaikan DPRD Sumbar adalah, bagaimana Semen Padang patuh dalam menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat pada tahun 2018 lampau, antara DPR RI, Kementerian BUMN, Semen Indonesia, PT Semen Padang dan Tokoh Masyarakat Lubuk Kilangan dengan memprioritaskan kontraktor dan suplier lokal yang sudah menjadi rekanan PT Semen Padang.
“Adanya aspirasi Asosiasi Kontraktor dan Suplier Ring Satu (AKSSP), merasa dimarjinalkan oleh Manajemen PT Semen Padang, kepada DPRD Sumbar melalui kegiatan audiensi pada Kamis 28 November lampau, menjadi salah satu usulan kita juga ke Komisi VI DPR RI,” ucapnya.
Ia pun bersyukur perjuangan kita untuk mengembalikan marwah PT Semen Padang telah berjalan step by step secara komprehensif. Semua permasalahan yang terjadi pada perusahaan kebanggaan warga Sumbar tersebut telah dibahas di DPR RI melalui inisiasi Andre Rosiade.
Bahkan berkat usulan DPRD Sumbar juga, terungkap pula keluhan yang sama terjadi di OPCO Semen Tonasa dan Semen Gresik. Seperti permasalahan Pabrik Rembang di Semen Gresik, pabrik tersebut hanya menjadi tempat penggilingan klinker saja. Semen Tonasa juga dengan kebijakan Operating Holding, kinerja perusahaan menurun drastis. Di PT SBI juga ada keluhan dari serikat pekerja disana.
Priia yang juga menjabat Ketua DPC Gerindra Padang itu juga menyampaikan, dari hasil pembahasan antara Komisi VI DPR RI dengan Jajaran Direksi PT Semen Indonesia serta Direksi PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT SBI 4 Deeenber 2024, poin poin yang diusulkan, didapat kesimpulan telah diterima dengan baik oleh SIG. Tinggal lagi Komisi VI DPR RI membahas kesimpulan tersebut dengan Jajaran Kementerian BUMN
“Seluruh anak perusahaan SIG setuju diberlakukan strategic holding. Mungkin dalam beberapa waktu kedepan, hal ini dibahas di tingkat kementerian. Yanh jelas usaha bersama yang kita lakukan ini, perkembangannya bagus. Harapan kita juga mudah mudahan Pak Erick Tohir menyetujui nya,” pungkasnya. (Ridho)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.