PADANG — Organisasi Masyarakat (Ormas) Projo Sumbar membuat laporan terkait surat bertandatangan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi yang sebelumnya polisi telah menghentikan penyelidikan.
Dari informasi yang dihimpun, sebanyak empat orang pria datangi bagian SPKT Polda Sumbar sekitar pukul 14.00 WIB untuk membuat laporan unsur dugaan korupsi surat tanda tangan gubernur yang digunakan untuk meminta sumbangan.
Ketua DPD Projo Sumbar Husni Nahar mengatakan, bahwa yang dilaporkannya adalah soal dugaan korupsinya. Meskipun unsur penipuannya tidak terpenuhi oleh penyidik Polresta Padang selaku pihak yang menangani.
“Okelah kalau unsur penipuannya tidak terbukti. Tapi unsur korupsinya bagaimana?,” ucapnya mempertanyakan melalui awak media, Jumat (8/10).
Seterusnya Husni mengaku, pengajuan laporan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pejabat maupun pemimpin yang ada di Sumbar. Agar mereka merasakan efek jera, sehingga pemimpin tidak semena-mena dalam menggunakan jabatan.
“Kita telah diarahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus, di sana kita disambut. Namun laporan ini bersifat pengaduan masyarakat (Dumas),” katanya.
Seperti diketahui, Ormas Projo merupakan perpanjangan tangan dalam mengawal program-program presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk di Sumbar.
“Kita saat ini mengawal program-program pemerintahan persiden Jokowi untuk Provinsi Sumbar,” katanya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu membenarkan terkait laporan dan itu adalah hak setiap warga negara untuk melapor.
“Laporannya tentu kita terima dulu, di Direktorat Reserse Kriminal Khusus laporan bersifat pengaduan masyarakat. Selanjutnya akan akan kita pelajari,” tandasnya. (*)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.