Dharmasraya, Intrust – Meski sudah mendapat gaji besar dan berbagai tunjangan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya dinilai belum menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai regulasi yang ada. Pasalnya, meski kondisi keuangan daerah cukup sulit, namun wakil rakyat itu tidak sungkan sungkan untuk terus setiap pekannya pergi dinas luar yang dikemas dengan judul kunjungan kerja (kunker), bimbingan tekhnis (bimtek), mendampingi Pemda konsultasi dan banyak alasan lainnya.
Jangankan saat ini, pada masa pandemi level dua saja, anggota dewan sebanyak 30 orang itu tetap melakukan perjalanan dinas dan bahkan sampai ke Pulau Bali. Mirisnya lagi, anggota dewan terhormat itu tidak malu untuk berfoto-foto dan menampilkannya di media sosial.
Padahal secara umum, DPRD memiliki tugas dan fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Untuk menjalanan fungsi tersebut wakil rakyat ini mendapat fasilitas negara berupa gaji, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan dan fasilitas lainnya yang kalau dijumlahkan nilainya cukup fantastis.
Di Kabupaten Dharmasraya, wakil rakyat ini dinilai belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan belum pro terhadap kepentingan rakyat. Semua terbukti dengan masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kinerja wakil rakyat ini.
Beberapa waktu lalu sejumlah pekerja perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Dharmasraya mendatangi kantor DPRD setempat. Para pekerja ini meminta DPRD memperjuangkan upah dan hak- hak buruh yang dikebiri pihak perusahaan tempat mereka bekerja.
“Tolonglah bapak bapak dewan yang terhormat turun ke lapangan agar tahu kondisi para buruh,” ungkap Ketua DPD KSPSI Dharmasraya, Firnaldi Rais, dalam pertemuan tersebut. Namun sampai dimana perjuangan wakil rakyat itu terhadap keluhan masyarakat tidak jelas gerak langkahnya.
Dalam satu bulan, wakil rakyat ini pergi keluar daerah dua kali sampai tiga kali. Sekali kunjungan kerja menghabiskan waktu lima hari perjalanan dinas. Pembiayaan satu orang anggota dewan mencapai Rp 2 juta dalam satu hari satu malam. Dana Rp 2 juta tersebut belum termasuk uang BBM kendaraan dan uang uang lainnya.
“Untuk biaya harian sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) satu orang anggota dewan sebesar Rp 400 ribu,” terang Sekwan DPRD Dharmasraya, Syamsuardi saat dikonfirmasi, baru- baru ini.
Menurut Sekwan, anggaran sebesar itu sangat kecil bagi seorang wakil rakyat. Anggota dewan mengeluh dengan kondisi tersebut. Mau tidak mau, meski dalam kondisi mengeluh, demi kepentingan orang banyak tetap juga dilakukan kunjungan.
“Sebenarnya dana yang diterima anggota dewan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Tapi mau bagaimana lagi, semua demi tugas,” kata Syamsuardi.
Sementara itu menurut salah seorang tokoh masyarakat, A.Dt Mandaro, untuk mendapatkan kursi di DPRD perlu biaya yang tidak sedikit sesuai namanya ongkos politik. Satu orang anggota dewan bisa menghabiskan uang Rp 1 miliar sampai Rp 2 dan bahkan ada yang 3 miliar ketika helat pemilihan legislatif. Jika dibandingkan dengan gaji yang diterima tiap bulan dengan ongkos politik yang dihabiskan jelas tidak seimbang atau tidak balik modal.
“Nah untuk mengembalikan dana tersebut, maka wakil rakyat ini harus melakukan kegiatan keluar daerah dengan iming-iming uang perjalanan dinas namanya. Tapi karena acap kali keluar daerah, anggota dewan terkesan memperkaya diri mereka sendiri. Apalagi pemilihan legislatif sudah semakin dekat, tentunya mereka perlu modal lagi untuk mencalon,” ucap A .Dt Mandaro, Rabu (13/4/2022).
Tambah A.Dt Mandaro, jumlah anggota dewan di Kabupaten Dharmasraya ini 30 orang. Apabila dalam satu bulan melakukan kunjungan kerja luar daerah dua sampai tiga kali, maka bisa dipastikan dalam satu tahun menelan biaya puluhan miliar rupiah. Kunjungan anggota dewan keluar daerah sah-sah saja secara aturan. Namun disaat kondisi keuangan daerah minim, dan masyarakat menjerit lantaran tingginya harga minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya, hal ini juga harus menjadi pertimbangan bagi wakil rakyat untuk keluar daerah dengan berbagai alasan.
“Alangkah baiknya sebagian dari dana tersebut diperuntukan untuk membantu masyarakat. Mereka harus paham bahwa mereka berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, bahkan digaji dari uang rakyat, dan semestinya mereka memperhatikan rakyat dan bukan mengkhianati rakyat,” pungkasnya. mbk
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.