Athari Gauthi Sampaikan Keluhan ke Menteri PUPR, Jalan Lintas Sumatera Solok – Dharmasraya Agar Dibenahi
Jakarta – Salah seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI daerah pemilihan Sumatera Barat Athari Gauthi sampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terkait kerusakan parah Jalan Lintas Sumatera ruas Muaro Kalaban – Batas Jambi.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam Raker tatap muka Komisi V DPR RI dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rabu (24/6).
“Pada rapat tadi saya menyuarakan beberapa aspirasi masyarakat Sumatera Barat yang salah satunya adalah tentang perbaikan jalan nasional Lintas Sumatera,”ucap Athari.
Ia menyampaikan, jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, sampai ke Kabupaten Solok itu telah lama rusak dan bahkan sampai memakan korban jiwa.
Diharapkan dengan adanya perbaikan jalan ini perekonomian masyarakat bisa pulih dan keselamatan masyarakat bisa terjaga. Karena ruas jalan ini merupakan roda penggerak ekonomi masyarakat Sumbar.
“Insya Allah saya siap mengawal amanah ini dan semoga perbaikan jalan nasional ini cepat direalisasikan oleh kementerian PUPR.Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan agar kita semua dapat mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” Harapnya
Dalam Raker, Athari juga menyampaikan apresiasi langkah kongkrit Kementerian PUPR. Walaupun terjadi pemotongan anggaran Rp 40 triliun untuk tahun 2020 untuk penanganan Covid 19, namun sebagian besar untuk program padat karya.
“Di Sumbar sudah merealisasikan beberapa program seperti Pisew, BSPS, dan Irigasi,” Ucap Wanita asal Kabupaten Solok ini.
Athari dalam kesempatan itu juga menyorot program Kotaku di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Program nya ada tapi di Sumbar belum ada alokasinya, oleh sebab itu dimohon Menteri PUPR untuk mengalokasikannya.
Ia juga menyoroti di Direktorat Jenderal Bina Marga, dimana pada Rancangan APBN dan RKP 2021 Sumbar tak masuk prioritas Direktorat dimaksud, untuk pembangunan jalan, jembatan dan fly over.
“Saya menanyakan kenapa Sumbar tak masuk prioritas Ditjen Bina Marga. Padahal anggaran cukup besar sekitar Rp 36 triliun. Sementara banyak jalan di Sumbar masih dalam kondisi memprihatinkan. Oleh sebab itu dimohon juga kepada Bapak Menteri untuk memasukkan Sumbar dalam prioritas,” Pintanya. (Ridho)
