Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap dan terpadu melakukan penanganan banjir Kota Semarang mulai dari hulu seperti pembangunan Bendungan Jatibarang hingga ke hilir seperti pembangunan kanal banjir, normalisasi sungai, tanggul rob, stasiun pompa, kolam retensi, termasuk bendung gerak.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Bendung Gerak di Kanal Banjir Barat (KBB) untuk pengendalian banjir Kota Semarang, Jawa Tengah saat ini telah rampung dan beroperasi. Bendung tersebut berfungsi sebagai penahan intrusi air laut dan menjaga debit air, serta penggelontoran (flushing) sedimen sungai untuk pengendalian banjir di wilayah barat Kota Semarang.
“Karena menahan intrusi air laut dan sebagai penampungan air (long storage) maka juga menambah pasokan air baku Kota Semarang. Selain untuk pengendalian banjir juga akan menjadi kawasan wisata baru Kota Semarang,” kata Basuki usai meninjau lokasi Bendung Gerak KBB Semarang, Minggu (29/12/2019).
Pada saat musim hujan, bendung ini akan berfungsi menahan aliran air sungai yang masuk KBB dan pada saat elevasi 2,5 meter, kemudian akan dialirkan ke laut. Sementara saat musim kemarau, bendung sepanjang 155,5 meter tersebut berfungsi sebagai penampungan air atau long storage berkapasitas 700.000 m3.
Bendung KKB yang memiliki 4 span pintu dikerjakan sejak November 2017 lalu oleh kontraktor PT Adhi Karya dan PT. Minarta Kerjasama Operasi (KSO) dengan nilai kontrak Rp 147,24 miliar. Bangunan ini juga dilengkapi dengan rumah pompa dan rumah jaga untuk operasionalisasi bendung.
Sementara banjir rob yang kerap terjadi di utara kota Semarang, saat ini sudah jauh berkurang dengan adanya pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali banjir dan rob yang dilakukan Kementerian PUPR bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Untuk menahan limpasan rob, dibangun tanggul rob yang membentang sepanjang 2,17 km dari Kampus Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), melingkari kawasan industri Terboyo hingga Kali Sringin.
Pembangunan infrastruktur tersebut sangat penting, karena banjir rob telah mengakibatkan kerugian signifikan antara lain menganggu mobilitas angkutan logistik di jalur utama Pantai Utara (Pantura) Jawa yakni ruas jalan Kaligawe-Genuk, terganggunya aktivitas angkutan umum di terminal Terboyo, menurunnya produktivitas di kawasan industri Terboyo dan menggenangi permukiman penduduk.
“Sekarang bisa dilihat insha Allah Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) dampak positif kampusnya sudah tidak kebanjiran lagi,” ujar Basuki.
Pembangunan pengendali banjir rob Semarang dibagi dalam 2 paket pekerjaan yakni Sistem Polder Sringin dan Tenggang. Pada paket 1 dilakukan pembuatan kolam retensi Banjardowo berkapasitas 30.000 m3 sebagai tempat parkir air pada musim hujan, normalisasi serta perbaikan parapet Kali Sringin, pembangunan pintu muara dan Polder Kali Sringin dan pembangunan tanggul rob sepanjang 2,17 km dari Kampus Unissula, melingkari kawasan industri Terboyo hingga Kali Sringin.
Jumlah pompa di Rumah Pompa Kali Sringin sebanyak 5 pompa dengan kemampuan 2 m3/detik untuk mengalirkan debit air di Kali Sringin ke laut pada musim hujan.
Sementara itu, Paket II berupa pembuatan kolam retensi Rusunawa Kaligawe berkapasitas 66.000 m3, pembangunan pintu muara dan Polder Tenggang di muara Kali Tenggang, dengan tanggul penahan di kawasan terminal dan industri Terboyo dan normalisasi serta perbaikan parapet Kali Tenggang. Jumlah pompa di Rumah Pompa Kali Tenggang sebanyak 6 buah dengan kemampuan mengalirkan 2 m3/detik.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno mengatakan selesainya pembangunan Bendung Gerak KBB selain untuk pengendalian banjir juga menambah pasokan air baku kota Semarang sebesar 1.050 liter/detik.
“Tinggi muka air Kanal Banjir Barat dapat dikontrol sehingga bisa dimanfaatkan untuk wisata air maupun arena perlombaan seperti perlombaan perahu naga atau dayung. Ditambah lagi terintegrasi dengan pembangunan air mancur menari di Jembatan Sungai KKB (bridge fountain) yang dibangun Pemerintah Kota Semarang,” jelasnya.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Kepala BBPJN VII Semarang Akhmad Cahyadi, Kepala Balai Sarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Sugiharjo, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)
