Semarang – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan revitalisasi Pasar Johar, pasar bersejarah yang termasuk Cagar Budaya Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan rehabilitasi yang dilakukan sejak Agustus 2018 saat ini telah rampung dan siap untuk ditempati oleh para pedagang.
“Tahun ini Pasar Johar sudah siap dioperasikan. Selanjutnya tinggal proses pemilihan pedagang yang akan masuk mengisi pasar yang menjadi tugas Pemerintah Kota. Untuk itu saat ini Walikota
terus berkomunikasi dan bermufakat dengan para pedagang,” kata Basuki usai meninjau Pasar Johar Semarang bersama Walikota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Minggu (29/12/2019).
Dikatakan Basuki, mengingat program revitalisasi ini menggunakan pendanaan APBN, maka semua lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlakuan adil serta saling menguntungkan.
Sebelum terjadi kebakaran pada 2015, Pasar Johar sebelumnya mampu menampung tujuh ribu pedagang, dan kini yang sudah siap dihuni untuk sekitar empat ribu pedagang.
Untuk itu menurut Menteri Basuki, kapasitas pasar yang telah direhabilitasi tersebut masih kurang sehingga tidak bisa menampung semua pedagang dan perlu dilakukan pemilihan pedagang yang dilakukan secara seksama oleh Pemkot.
“Walikota Semarang juga perlu melanjutkan pembangunan pasar Johar Selatan, yang kemungkinan akan memiliki tiga atau empat lantai,” ujarnya.
Basuki mengatakan bahwa program revitalisasi Pasar Johar yang ditangani Kementerian PUPR sudah dikerjakan sejak 2018 di bagian tengah dan utara pasar. “Jadi ini ada dua bagian Pasar Johar yang dikerjakan Kementerian PUPR. Kami tugasnya melakukan rehabilitasi bangunan cagar budaya. Rencananya besok Senin akan ditinjau Presiden Joko Widodo,” katanya.
Pasar Johar sudah sejak lama menjadi pasar sentral dan menjadi denyut nadi perekonomian Jawa Tengah. Sebelum dilakukan rehabilitasi, kondisi Pasar Johar yang dibangun tahun 1930-an oleh arsitek Belanda Herman Thomas Karsten telah mengalami kerusakan.
Revitalisasi yang dilakukan Kementerian PUPR tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian bangunan gedung cagar budaya dengan melibatkan Pemerintah Daerah.
Untuk masing-masing bangunan Pasar Johar Baru, saat ini sudah dilengkapi kios-kios yang nantinya bisa digunakan langsung oleh para pedagang. Masing-masing kios terbuat dari kayu yang sudah dipernis warna cokelat, sehingga kesan klasik sangat terlihat. Selain itu, tiang-tiang penyangga atap bangunan yang dulunya terlihat lapuk, kini sudah direvitalisasi kembali dengan sebagian tiang yang diekspos sesuai bentuk aslinya. Untuk bagian yang masih menjaga bentuk aslinya juga pada bagian toilet yang mempertahankan bentuk kloset jongkok.
Kelengkapan lain yang sudah ditambah, yaitu genset, sistem drainase yang baik, Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR), dan dilengkapi CCTV di setiap sudut bangunan.
Diharapkan dengan selesainya revitalisasi para pedagang dapat kembali berjualan dengan kondisi yang lebih nyaman. Pasar Johar nantinya juga dapat menjadi objek wisata Kota Semarang, terlebih lokasinya berdekatan dengan Kawasan Kota Tua Semarang yang saat ini juga tengah ditata oleh Kementerian PUPR.
Pekerjaan revitalisasi dilakukan dengan nilai kontrak konstruksi sebesar Rp 146,09 miliar dengan kontraktor adalah PT Nindya Karya. Pekerjaan yang dilakukan diantaranya adalah rehabilitasi bangunan, pekerjaan rangka atap lengkung, mekanikal elektrikal, pemasangan paving, pemasangan tegel los penjual daging, pengecatan rangka meja lapak, dan pembuatan bak kontrol drainase. Sementara revitalisasi bangunan depan pasar dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PUPR Jarot Widyoko.
Selanjutnya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Ruhban Ruzziyatno, Kepala BBPJN VII Semarang Akhmad Cahyadi, Kepala Balai Sarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Sugiharjo, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)
