Padang – Dalam melaksanakan tugas pembinaan salah satu yang dilakukan Ditjen Cipta Karya adalah kegiatan Rekonsiliasi Tingkat Provinsi Pengelolaan Rumah Negara Golongan III.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman, peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparat/ personil dinas teknis terkait yang melaksanakan urusan Rumah Negara Golongan III, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar menggelar Rekonsiliasi Tingkat Provinsi Pengelolaan Rumah Negara Golongan III pada Kamis (15/9) di Padang.
Penatusahaan atau pengelolaan Rumah Negara ini berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 22 PRT M 2008 tentang pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetepan Status, Penghunian, Pengalihan Status Dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar Kusworo Darpito menyampaikan, bahwa pengelolaan Rumah Negara Golongan III merupakan tanggung jawab bersama baik itu Pemerintah Pusat maupun Daerah. Pengelolaan Rumah Negara juga mengedepankan tertib pembayaran angsuran, pendataan kembali, dan pengarsipan.
Kegiatan Pengelolaan Rumah Negara didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat selaku Dinas Teknis.
Ia memaparkan, jumlah Rumah Negara Golongan III Provinsi Sumatera Barat tersebar di 9 Kabupaten antara lain : Kota Bukittinggi : 108 unit, Kabupaten Dharmasraya : 32 unit, Kota Padang : 458 unit, Kabupaten Padang Pariaman : 1 unit, Kota Payakumbuh : 2 unit, Kabupaten Pasaman : 5 unit, Kota Sawahlunto : 1 unit, Kabupaten Pesisir Selatan : 1 unit serta Kabupaten Tanah Datar : 1 unit.
Total Jumlah Rumah Negara Provinsi Sumatera Barat 609 Unit terdiri dari 520 Unit Hak Milik, 15 Unit Lunas, 23 Unit Sewa Beli dan 51 Unit Sewa.
Sementara itu Kepala Sub Umum dan Tata Usaha Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar, Indra Putrawan mengungkapkan bahwa acara ini diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penatausahaan Rumah Negara, dan dijelaskan juga pelaksanaan kegiatan ini dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat.(*)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.