Dharmasraya, Intrust – Dengan tidak adanya aksi dari petani karena sudah disalurkan melalui Apkasindo, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, langsung beraksi dengan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Ranah Cati Nan Tigo, Selasa (17/05).
Ia turun ke lapangan menyikapi kekhawatiran petani terkait tandan buah segar (TBS) petani. Bukan hanya masalah harga, tetapi tidak diterimanya TBS petani oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
Rajo Koto Besar itu sidak didampingi Kapolres Dharmasraya AKBP Nurhadiansyah, Kepala Dinas Pertanian Darisman, Kepala Dinas PMPTSP Naldi, dan Kepala Dinas Koperindag dan Pasar serta OPD lainnya. Hal itu karena orang nomor satu di Kabupaten Dharmasraya itu mengaku menerima informasi bahwa sejumlah PKS di wilayahnya menolak menampung TBS milik rakyat. Hal tersebut mengakibatkan pengepul TBS di Dharmasraya terpaksa tidak menerima buah milik petani.
Akibat ditolaknya TBS milik warga oleh sejumlah PKS, tentu berdampak langsung terhadap masyarakat, mengingat sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian Dharmasraya.
Oleh karena itu bupati yang juga Ketua APKASI itu merasa perlu mengambil sikap atas persoalan yang dihadapi warganya. Salah satunya dengan melakukan sidak ke PKS.
“Kami tegaskan kepada perusahaan jangan sampai menutup dan tidak menampung sawit petani Dharmasraya. Prioritaskan buah sawit petani Dharmasraya,” ungkapnya kepada pengusaha PKS.
Dikatakannya, selain menjalankan usaha sektor perkebunan, PKS seharusnya juga memberi dampak terhadap perekonomian Dharmasraya dengan menampung hasil produksi perkebunan rakyat. Perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan sendiri, karena bagaimanapun perusahaan menjalankan usahanya dengan memanfaatkan tanah ulayat milik warga Dharmasraya.
Bupati mewanti-wanti, jika perusahaan masih menolak TBS masyarakat, Ia mempertimbangkan akan mencabut izin usaha pengelolaan hasil perkebunan perusahaan yang bersangkutan.
“Kami akan terus memantau sejauh mana penegasan kami diindahkan oleh Pabrik Kelapa Sawit. Jika masih menolak, tentu kami akan mempertimbangkan untuk mengevaluasi izin usaha perusahaan yang bersangkutan”, tegasnya.
Selain itu, terkait persoalan rendahnya harga TBS, Bupati juga mendesak perusahaan untuk tidak menentukan harga semaunya saja. Tetapi harus mengikuti harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
“Perusahaan jangan membuat rakyat saya sengsara. Jangan sampai rakyat saya tidak makan karena murahnya harga sawit,” tegasnya
Menanggapi hal itu, perusahaan DL dan DSL di hadapan Bupati berjanji akan tetap menampung TBS petani sawit Dharmasraya dan tidak akan melakukan penutupan.
“Hingga sampai saat ini, kami belum pernah melakukan penutupan. TBS milik petani tetap kita tampung sesuai kemampuan kapasitas perusahaan perhari,” ungkap Manager PT DSL Juanan didampingi KTU dan Humas Wahyu Sinaga.
Mengenai harga, kata Wahyu Sinaga, pihaknya membeli dengan harga Rp 2.035 perkilo. “Harga kita hari ini Rp 2.035,” tegasnya.
Perusahaan juga berjanji dihadapan Bupati, akan memprioritaskan TBS petani sawit Dharmasraya, dibandingkan TBS petani dari luar daerah.
“Kita akan prioritaskan TBS petani sawit Dharmasraya, ” tandasnya.
Namun yang menjadi pertanyaan bagi petani, PKS yang tidak punya kebun kenapa sampai menumpuk TBS di Lowdingremnya. Selama ini tidak demikian. mbk
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.