Tanah Datar, majalahintrust.com – Delapan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menyampaikan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna terhadap Nota Penjelasan Bupati Tanah Datar atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu dan Wakil Ketua Saidani, serta dihadiri 23 dari 35 anggota DPRD. Turut hadir Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, Sekda Iqbal Ramadi Payana, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, dan undangan lainnya di ruang Sidang Utama DPRD Tanah Datar rabu (8/11)
Pandangan fraksi tersebut dimulai dari PAN dengan juru bicara Jasmadi, Fraksi PPP Zulhadi, Fraksi Demokrat Syafri, Fraksi Gerindra Afrizal, Fraksi Perjuangan Golkar Dedi Irawan, Fraksi PKS Nursal, Fraksi Hanura Wadrawati dan Fraksi Nasdem dengan jubir Adrijinil Simabura.
Fraksi PAN melalui jubir Jasmadi dalam pandangannya mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk mengesekusi secepatnya permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat khususnya dalam mendukung program unggulan daerah agar ke depannya lebih baik lagi untuk diterapkan di APBD 2024.
Maraknya kegiatan lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat, untuk itu diharapkan penerapan program unggulan makan rendang lebih dimaksimalkan lagi ke depannya.
Ia juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mengingatkan ASN agar berlaku netral dalam menghadapi pileg, pilpres dan pilkada.
Jubir Fraksi PPP Zulhadi mempertanyakan berapa persen capaian RPJMD dan Progul tahun 2023 sesuai dengan APBD 2023. Ia juga mempertanyakan apa program yang disiapkan pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan perekonomian masyarakat pada APBD 2024 mendatang.
Selanjutnya beberapa fraksi lainnya umumnya mempertanyakan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat sampai dengan kesadaran dan pelaksanaan penarikan pajak.
“Kami juga minta Pemda Tanah Datar menyikapi tingginya ketergantungan terhadap alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat dan bagaimana langkah kongkrit untuk meningkatkan PAD ke depan,” sampai Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Dedi Irawan.
Secara umum seluruh fraksi di DPRD mengharapkan kepada pemerintah daerah agar segera menyelesaikan permasalahan pendidikan yang terjadi di SMP 2 Batusangkar dan SDN 20 Baringin. Agar proses belajar mengajar berjalan kembali lancar.
Selanjutnya pandangan fraksi DPRD itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh pimpinan rapat Anton Yondra kepada Wabup Richi Aprian. Rapat Paripurna terkait Ranperda ini akan dilanjutkan Jum’at (10/11/202) mendatang. M.Dt
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.