Direktur Penanganan Sampah Kemen LHK Dr Novrizal Tahar M.Si, IPM: Pulang Kampung Benahi Masalah Persampahan Ranah Minang

Padang – Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) Dr Novrizal Tahar pulang kampung ke Sumatera Barat, guna membenahi masalah sampah. Pria asli Maninjau Kabupaten Agam itu ingin penanganan sampah bisa terintegrasi, sehingga timbulan sampah, kedepannya tak lagi masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Selama di Sumbar pada 16-18 Januari, Novrizal Tahar mensosialisasikan program persampahan Kemen LHK pada kegiatan MoU Bank BNI dengan enam kabupaten kota se Sumbar di Gubernuran Sumbar Jalan Sudirman. Menyambangi Kota Pariaman guna melihat Fasilitas Pusat Daur Ulang (PDU) yang dibangun Kemen LHK .

Kemudian mengunjungi Kota Sawahlunto guna bertemu Walikota Deri Asta, agar Kota Sawahlunto bisa jadi pilot project Less TPA. Kemudian berkunjung ke Kabupaten Agam untuk diskusi dengan Wakil Bupati Irwan Fikri mencarikan solusi permasalahan sampah di Danau Maninjau.

Terakhir bertemu Walikota Kota Padang Hendri Septa guna membahas permasalahan TPA Air Dingin yang sudah over capacity sebanyak 3,8 juta ton. Serta strategi Kota Padang dalam menghadapi masalah sampah menjadi berkah.

Kepada Majalah Intrust Novrizal Tahar menyebutkan, Kementerian LHK dalam berbagai kesempatan terus menyampaikan visi agar bisa menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi net zero emisi. Di Indonesia, dari 5 sektor penghasil emisi tersebut, salah satunya adalah sampah. Karena sampah penghasil gas metana yang setara bahayanya dengan 26 kali lipat CO2 biasa.

Gas metana itu dihasilkan dari seluruh TPA di Indonesia. Dari 540 kabupaten kota di Indonesia, sebanyak 500 lebih TPA tersebar. Malah 70 persen TPA di Indonesia memakai sistem open dumping. Jumlah TPA di Indonesia lebih banyak dari PLTU yang juga salah satu sektor penghasil gas rumah kaca. Jumlah PLTU hanya 108 unit.

Ia juga mengungkapkan, Kementerian LHK merencanakan seluruh TPA akan terkena pajak karbon. Dalam waktu dekat baru PLTU kena pajak karbon. Oleh karena itu, dirinya berupaya keras agar nantinya di Indonesia ini akan less TPA. Dalam artian semua sampah tak lagi masuk ke TPA, tapu sudah diolah sedemikian rupa di Bank Sampah, TPS3R, di PDU, maupun di TPST.

“Saat ini TPA yang ada 70 persen masih open dumping. Jangan sampai negara lain bilang indonesia penghasil gas rumah kaca karena TPA nya open dumping,”jelasnya.

Dampak gas metana ini jelas pria lulusan Teknik Lingkungan ITB tersebut sangat luar biasa, karena akan menyebabkan suhu bumi naik. Semua negara dunia tidak ingin suhu dunia diatas 2 derajat di tahun 2100. Kalau naik 3 derajat saja suhu bumi, maka dunia tidak nyaman lagi. Dampaknya hanya bisa tidur jam 4 pagi sampai jam 6 pagi.

“Bisa dibayangkan horor sekali kondisi bumi jika hal itu terjadi. Maka dari itu, Pemerintah Republik Indonesia bersama seluruh negara di dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi gss rumah kaca ini,”katanya.

 

 

Tiga Daerah Terima Peralatan Persampahan

Kemen LHK bantu sejumlah peralatan persampahan untuk tiga daerah di Sumbar. Ketiganya yakni Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kota Bukittinggi. Total anggaran yang dikucurkan sekitar Rp 8,5 miliar bersumber dari DAK Fisik Tahun Anggaran 2022.

Kota Bukittinggi mendapat bantuan fasilitas 1 unit gedung Pusat Daur Ulang (PDU) sampah, 2 unit arm roll, 2 unit kontainer, 1 unit mesin press hidrolik, dan 1 unit mesin pencacah hidrolik. Kota Padang memperoleh bantuan 4 unit arm roll, 9 unit kontainer, 12 unit motor roda 3 dan 12 unit gerobak pilah. Sementara Kota Sawahlunto memperoleh 1 unit arm roll, 7 unit kontainer, 1 unit mesin press hidrolik, 1 unit mesin pencacah organik, 1 unit motor roda 3 dan 1 unit gerobak pilah.

Disebutkan Novrizal, bantuan ini merupakan bentuk perhatian Kemen LHK kepada tiga daerah di Nagari Tuah Sakato, karena ketiganya masih banyak kekurangan peralatan untuk menangani timbulan sampah.

“Semoga peralatan yang akan Kemen LHK berikan kepada ketiga daerah ini dapat berguna dengan baik dalam menjaga kebersihan daerah masing-masing,”harapnya.

Di sisi lain, Novrizal juga memaparkan program Kemen LHK untuk dapat dilaksanakan di Kota Padang dan Kota Sawahlunto, supaya timbulan sampah tidak seluruhnya sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Apalagi TPA Air Dingin memakai sistem open dumping yang diperkirakan bakal over capacity dalam beberapa tahun belakangan. Sementara akses jalan menuju TPA di Sawahlunto juga mengalami rusak parah.

Program yang bisa dijalankan adalah memaksimalkan peran Bank Sampah, karena peran bank sampah sangat vital untuk mengolah sampah agar tidak sampai ke TPA. Kemudian membuat TPS3R, serta bersinergi dengan Semen Padang untuk Program Refuse-Derived Fuel (RDF).

Selain itu juga sebut Novrizal, Pemko Padang dan Pemko Sawahlunto bisa menjalankan kembali Perwako pembatasan penggunaan sampah plastik. Jika Perwako tersebut jalan, maka Kemen LHK akan memberikan dana insentif DID sebesar Rp 15 miliar setiap tahun. Masyarakat juga bisa digerakkan kembali, memilah sampah dari rumah.

“Selain menjalankan kembali Perwako tentang pembatasan penggunaan sampah plastik, kami juga meminta Pemko Padang kembali aktifkan Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah yang tertuang dalam Surat Edaran Kemen LHK tahu  2019,” pinta Novrizal. (Ridho)