Diskusi HUT JPS: Dana APBD Masih 62 Persen dari Transfer Dana Pusat, Perlu Kita Berkolaborasi Cari Pendanaan Lain

Padang, Intrust – Meski Sumbar punya kekayaan alam yang berlimpah, ternyata itu belum mampu menghidupi dirinya sendiri. Terungkap, 62 persen dari total APBD Sumbar setiap tahunnya, ternyata masih bersumber dari dana transfer pusat.

Hal itu diungkapkan narasumber dari BPKAD Sumbar Yunasri pada diskusi HUT ke-2 Jaringan Pemred Sumbar (JPS) dengan tema “Realisasi APBN / Dana Transfer ke Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Sumbar” Sabtu (25/12/2021) di The ZHM Premier Hotel Padang.

Namun Yunasri tidak menanggapi soal realisasi dana transfer ke daerah. Ia kemudian justru kepada anggota DPRD Sumbar H.M. Nurnas.

“Pada diskusi ini ada yang banyak tahu dan paham soal realisasi ini yaitu Pak HM Nurnas. Pak Nurnas mohon bantu jelaskan juga nanti ya pak,” ujar Yunasri tersenyum.

Menanggapi hal itu Anggota DPRD Provinsi Sumbar HM Nurnas mengajak semua pihak, agar menggenjot dana kementrian dan lembaga agar mengalir di Provinsi Sumatera Barat.

“Kita mendorong RPJMD 2024 dapat teralisasi, karena apa dapat tercapai dengan kondisi keuangan Sumbar saat ini,” ujar HM Nurnas.

Menurutnya, 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI daerah pemilihan Sumbar dan semua tokoh Sumbar harus duduk semeja agar dana kementrian dan lembaga banyak mengalir ke Sumbar.

“Agar kita bisa mengenjot dana kementrian/lembaga guna meningkatkan PAD, karena selama ini dominan dari pajak kendaraan,” ujar HM Nurnas

Di bagian lain Nurnas juga menghimbau agar pemerintah juga mengejar salah satu sumber dana transfer dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya Alam harus dikejar.

“Menyikapi dana transfer ke daerah yang berkurang, Sumbar harusnya menggenjot potensi pendapatan lain. Selain itu mari kita bersama berkolaborasi antara Pemprov, akademisi, DPRD dan wakil rakyat di Senayan, mari kita mempush dana di kementrian ke Sumbar,” ujar HM Nurnas.

Sementara itu anggota DPD RI Leonardy Harmainy menyebutkan pertumbuhan ekonomi Sumbar harus dipacu dengan mencari sumber pendapatan daerah baru. Salah satu yang paling logis adalah dengan melakukan pinjaman kepada pihak lain.

Anggota DPD RI asal Sumbar, Leonardy Harmainy, menyebut langkah tersebut sangat mungkin dilakukan, dibandingkan harus menunggu anggaran dari pusat.

“Banyak provinsi lain yang dananya mengendap di bank, ini sebanarnya bisa dimanfaatkan oleh Sumbar, lebih baik dilakukan kerjasama peminjaman keuangan tersebut. Dari regulasi ini sangat memungkinkan,” sebut Leonardy.

• Diskusi Tahunan sekaligus dalam rangka merayakan HUT ke Jaringan Pemred Sumbar itu berlangsung santai tapi bernas. Selain tiga nara sumber Leonardy Harmainy, H.M. Nurnas dan Yunasri juga menghadirkan pakar keuangan daerah dari Unand yakni Hafrizal Handra. (ns)