Dharmasraya, majalahintrust.com – Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto SH didampingi Wakil Ketua Adi Gunawan memimpin rapat kerja bersama Pemkab Dharmasraya, terkait penghapusan piutang PBB P2 yang sudah kadaluwarsa, Senin (26/02).
Menindaklanjuti permohonan pemerintah daerah tersebut, DPRD Kabupaten Dharmasraya membentuk tiga panitia khusus (Pansus). Melalui Pansus tersebut DPRD melaksanakan verifikasi data piutang PBB P2 di 3 lokasi yang berbeda-beda pada tanggal 2 Februari 2024 lalu.
Melalui rapat kerja ini, DPRD Kabupaten Dharmasraya sampaikan data piutang yang telah didapatkan melalui kunjungan kerja di beberapa lokasi yang lalu untuk dapat disesuaikan dengan rincian piutang yang telah dilimpahkan oleh Kementerian Keuangan melalui KPP Pratama Solok ke Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2014 lalu.
Pembahasan rencana penghapusan piutang PBB P2 itu telah melalui beberapa rangkaian. Sebelum melakukan verifikasi data kecamatan yang dilakukan di 3 lokasi , Pansus DPRD Bersama Badan Keuangan Daerah telah melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Bapenda Provinsi Sumatera Barat, DJP Perwakilan Sumatera Barat dan Jambi serta KPP Pratama Solok, Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan terkait penghapusan PBB P2 yang telah kedaluwarsa, DPRD Kabupaten Dharmasraya mengharapkan adanya inventarisasi data tunggakan pajak terlebih dahulu seperti adanya tindak lanjut teguran. Kemudian data piutang PBB P2 yang akan dihapus harus lengkap disertai jumlah akurat sesuai NOP, Lokasi, dan tidak ada data objek pajak yang ganda dan kertas kerja yang telah dilakukan verifikasi oleh Pemerintahan Nagari serta lampiran berita acara yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan jorong. mbk
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.