Dukung Sumbar Galang Transfer Dana Pusat, Leonardy; Pemprov Sumbar Harus Siapkan Kreativitas dan Tim Lobby

Padang, Intrust — Menyikapi berkurangnya Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat ke Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 mendatang. Ketua Badan Kehormatan DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP, MH, menyarankan Pemprov Sumbar harus kreatif mencari sumber-sumber PAD dari sektor-sektor lainnya guna memacu pembangunan dan perekonomian daerah.

Menurut keterangan Leonardy secara tertulis kepada media ini, Senin (27/12), semua jajaran di lingkungan Pemprov Sumbar bersinergi dalam menggaet dana dari pusat. Dia mengungkapkan strategi menggaet dana pusat, bahu membahu dengan kepala dinas terkait.

Diceritakannya kilas balik bagaimana upaya mendorong penuntasan pembangunan fly over BIM-Duku yang butuh anggaran Rp73 miliar dan pengembangan kampus Universitas Negeri Padang (UNP) yang butuh anggaran Rp350 miliar. Untuk, fly over BIM-Duku, pondasinya disiapkan dengan APBD Sumbar.

Kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang saat itu dijabat Paskah Suzetta dimanfaatkan sebaik-baiknya. Paskah Suzetta diajak berkunjung ke lokasi fly over.

“Saya bilang ke Pak Paskah waktu itu sambil memegang pondasi tonggak fly over. Dikatakanlah pondasi sudah dibangun dengan APBD. Kalau bentangan atas fly over ini dibangun dengan APBD juga, maka selesainya butuh waktu bertahun-tahun lamanya. Alhamdulillah, ketika itu beliau merespon dengan baik dan minta agar ajukan permohonan ke kementerian. Almarhum Hediyanto yang saat ini menjabat Kepala Dinas PU Sumbar telah siap menunggu di VVIP BIM dan memberikan presentasi terkait fly over tersebut lengkap dengan maketnya,” jelas Leonardy yang pernah menjabat Ketua DPRD Sumbar itu.

Disamping melakukan lobi ke kementerian, kata Anggota DPD RI Dapil Sumbar ini, upaya lain yang bisa dilakukan dengan penyertaan modal dan membangun usaha-usaha yang dikaji secara komprehensif bisa mendatangkan pendapatan bagi PAD.

“Selama ini ada usaha-usaha milik pemprov, tapi banyak yang tidak memberikan kontribusi bagi PAD. Banyak merugi. Nah, ke depan SDM-nya harus jadi perhatian serius,” tambahnya.

Sementara peluang untuk memperbesar dana transfer, kata Leonardy, dengan pengembangan desa dan nagari. Saat ini, jumlahnya di Sumbar 1.045. Padahal ketika masih berstatus desa jumlahnya 5.026 dan berkurang ketika kembali ke nagari. Jika jumlah nagari bertambah, maka dana desa yang diterima jauh lebih besar.

“Saat ini, jauh lebih banyak Nanggroe Aceh Darussalam yang jumlahnya ribuan sehingga dana transfernya lebih besar,” kata mantan Ketua DPD Gapensi Sumbar ini.

Cara lain yang bisa dilakukan jika ingin membangun, kata Leonardy, juga bisa dengan melakukan pinjaman daerah ke pemerintah dan provinsi lain. “Misalnya, ke Pemprov DKI Jakarta yang dananya banyak danmemungkinkan untuk dilakukan. Ada 10 daerah yang dananya mengendap di bank, jumlahnya besar,” katanya.

Ia juga menyebutkan APBN Tahun 2021 berjumlah Rp2.750 triliun. Sementara dana transfer ke daerah dan dana desa berjumlah Rp793,2 triliun. Sebanyak Rp20,5 triliun diberikan untuk Sumbar.

Dana sebesar Rp20,5 triliun, sudah termasuk dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK).

Termasuk juga di dalamnya dana desa sebesar Rp996,2 miliar. Sehingga transfer APBN untuk APBD Sumbar tinggal sebesar Rp4,09 triliun. Sedang di Tahun 2019 berjumlah Rp21 triliun, dan tahun 2020 turun ke angka Rp20,5 triliun. Tahun 2021 tetap di angka tersebut, begitu juga tahun 2022. (ns/*)