Jakarta – Memasuki akhir Maret Tahun Anggaran 2019, penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga 27 Maret 2020 sebesar 7,42% atau senilai Rp 9,13 triliun dari total anggaran tahun 2020 sebesar Rp 123,17 triliun.
Sementara untuk progres pembangunan fisik sebesar 6,97%.Penyerapan tersebut secara persentase sedikit lebih rendah dari bulan yang sama tahun 2019 yakni sebesar 7,56% dengan dana APBN-P Kementerian PUPR 2019 sebesar Rp 121,9 triliun.
Progres penyerapan anggaran yang relatif stabil itu tidak terlepas dari sistem lelang dini yang dilakukan Kementerian PUPR. Proses lelang untuk proyek tahun 2020, sudah dilakukan sejak bulan November tahun 2019. Hingga 27 Maret 2020 tercatat data paket dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebanyak 7.370 paket senilai Rp 95,5 triliun.
Dari total paket tersebut, progres paket yang terkontrak sebanyak 2.926 paket (51,28%) dengan nilai Rp 48,9 triliun terdiri dari paket Multiyears contract (MYC), MYC baru dan Single Years Contract (SYC). Sebanyak 1.935 paket senilai Rp 16,3 triliun (17,08%) masih dalam proses lelang dan sisanya 2.509 paket senilai Rp 30,2 triliun (31,65%) yang masih belum proses lelang.
Belanja anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia diantaranya meningkatkan konektivitas antar wilayah, membangun dari pinggiran, ketahanan pangan dan air, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur di Kementerian PUPR harus berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui investasi. Infrastruktur yang dibangun harus memberikan dampak ekonomi, yakni pemerataan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan kawasan, dan membuka lapangan pekerjaan di sektor konstruksi dan ikutannya.
Belanja infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR turut menggerakan sektor rill di berbagai daerah sehingga diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global akibat Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang.
”Untuk itu, realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Basuki menambahkan bahwa dalam membelanjakan uang negara Presiden Jokowi memberikan arahan agar program yang direncanakan fokus pada outcome, memprioritaskan pada kegiatan utama, bukan kegiatan pendukung seperti mengurangi anggaran rapat, perjalanan dinas. Selain itu juga menekankan pentingnya konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Sektoral.
Seluruh program harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala dan menghentikan praktek korupsi, pemborosan, mark- up dan memastikan setiap proyek bermanfaat untuk kepentingan rakyat.
“Program tidak hanya output namun sampai benefit dan outcome. Seperti program pembangunan bendungan harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi sehingga bisa mendukung pertanian di desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi,” kata Basuki. (*)
