Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang mengalami krisis air di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Bantuan air bersih diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sebanyak 4.200 jiwa yang tinggal di 7 dukuh di Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari yakni Dukuh Jati, Jambu, Lumbung, Jurug, Karangtengah, Wuni dan Gabug.
“Saat terjadi kekeringan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas, baru setelah itu untuk irigasi lahan pertanian,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Bantuan diberikan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Daerah Istimewa Yogyakarta Ditjen Cipta Karya sebanyak 48.000 liter air bersih dengan memobilisasi 4 unit Mobil Tangki Air (MTA) berkapasitas 4.000 liter. Pendistribusian bantuan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali untuk 1 unit mobil tangki.
Krisis air di Gunung Kidul umumnya terjadi setiap tahun karena kondisi geografis daerahnya dengan curah hujan relatif sedikit sehingga cadangan air tanah terbatas. Selain itu kultur tanah di daerah Gunung Kidul didominasi bebatuan karst berongga yang menyebabkan air hujan sulit untuk tertampung di permukaan tanah.
Kepala BPPW DIY Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Tri Rahayu mengatakan selain Gunung Kidul, bantuan air bersih juga disalurkan ke daerah Bantul.
“Dua MTA berkapasitas 5.000 liter telah dipinjamkan ke Pemda Bantul, utamanya untuk melayani distribusi air di desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul,” kata Tri Rahayu.
Secara nasional, Kementerian PUPR telah melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi krisis air bersih akibat dampak kekeringan pada musim kemarau tahun 2019. Dukungan diberikan dengan menyediakan sebanyak 242 unit mobil tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter untuk melayani 1.300 jiwa per MTA/hari.
Diperkirakan kebutuhan air minum untuk masyarakat terdampak kekeringan tahun ini sebesar 31 ribu m3/hari sehingga ditargetkan 1.674 unit MTA dapat didistribusikan termasuk dukungan dari Pemda setempat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (*)
