Jakarta, majalahintrust.com – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) memperkuat struktur organisasinya dengan melantik dua deputi baru yang akan memimpin koordinasi lintas kementerian/lembaga dan mempercepat pelaksanaan program di tingkat daerah.
Zaidirina, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, dilantik sebagai Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin. Sedangkan, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Novrizal Tahar, dipercaya sebagai Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko saat ditemui seusai pelantikan di Jakarta, Senin (2/6/2025), mengatakan pelantikan dua pejabat baru tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat tata kelola kelembagaan dan mempercepat respons terhadap kebutuhan riil masyarakat miskin di berbagai daerah.
“Kami sudah mendapat banyak permintaan dari kabupaten/kota dan provinsi agar segera turun ke lapangan. Dengan adanya dua deputi ini, kerja BP Taskin akan lebih rapi, terkoordinasi, dan cepat dieksekusi,” tuturnya.
Menurutnya, Deputi Bidang Fasilitasi akan fokus pada koordinasi antar-instansi pemerintah pusat, sementara Deputi Bidang Pemberdayaan akan mengoordinasikan program langsung ke masyarakat, terutama melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan desa.
Budiman menjelaskan bahwa BP Taskin sejak awal berdiri aktif melakukan kunjungan lapangan ke berbagai komunitas rentan, mulai dari petani kecil, nelayan, hingga warga yang tinggal di bawah kolong jembatan dan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi kelompok-kelompok tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi betul-betul menyentuh masyarakat di bawah,” tegasnya
Dengan latar belakang masing-masing deputi yang kuat di bidang pemberdayaan desa dan lingkungan hidup, BP Taskin juga akan mengintegrasikan isu-isu strategis, seperti pengelolaan sampah, konservasi sumber daya, pembangunan desa dan tiga program cepat pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), rumah murah, dan sekolah rakyat, ke dalam kerangka kerja percepatan pengentasan kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Indonesia per September 2024 sebesar 8,59 persen. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan itu turun sebesar 0,38 persen pada 2025, dan terus ditekan hingga menjadi di bawah 6 persen pada 2029.
“Ini yang juga menjadi tugas BP Taskin, maka struktur baru ini akan memperkuat koordinasi teknis antara BP Taskin dengan kementerian/lembaga terkait, serta mendukung pelaksanaan eksekusi program, monitoring, dan pengawasan secara langsung di lapangan,” ujarnya.(*)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.