Ketika Sejumlah Perjuangan Gubernur Mahyeldi untuk Infrastruktur Sumbar Berbuah Manis

Padang, majalahintrust.com – Tidak dapat dipungkiri, perjuangan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam meraih berbagai proyek infrastruktur di tingkat pusat sungguh tak bisa diragukan. Meski banyak yang bicara miring terhadap keberhasilan-keberhasilan yang diraihnya, namun Mahyeldi tidak peduli. Ia terus maju dan berprestasi. Jika bisa diistilahkan, mungkin Mahyeldi berprinsip, “biarkan anjing menggongong, kafilah tetap berlalu”.

Karena itu guna menuntaskan sejumlah program pembangunan infrastruktur di Sumbar, Gubernur Mahyeldi terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Komunikasi tersebut tidak hanya melalui kementerian dan lembaga, tapi bahkan dengan menyampaikan langsung pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Sumbar pada 25 Oktober 2023 lalu.

Saat itu, Presiden Jokowi meresmikan Bandara Mentawai yang juga menjadi penunjung insfrastruktur pariwisata. Di saat itu pula, Presiden Jokowi juga berjanji untuk membantu pembangunan jembatan layang (fly over) di Sitinjau Lauik.

 

Terbaru, Gubernur Mahyeldi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI),  Basuki Hadimuljono, melakukan peninjauan pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin, di Kabupaten Padang Pariaman. Kamis (11/1/2024).

Mahyeldi meyakini, kedatangan Menteri PUPR ke Ranah Minang akan memberikan solusi nyata untuk percepatan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur strategis di Sumatera Barat. Seperti jalan tol Padang-Pekanbaru, perbaikan jembatan Kiambang Padang Pariaman, penataan Fly Over kelok sembilan hingga rencana pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik.

Ia mengungkapkan, dalam peninjauan tersebut, Menteri Basuki telah meminta pihak PT Hutama Karya agar menambah jumlah tenaga kerja  untuk percepatan penyelesaian ruas tol Padang-Sicincin yang ditargetkan akan selesai pada bulan Juli mendatang.

“Beliau telah menandatangani dan menargetkan agar jalan tol Padang-Sicincin selesai pada bulan Juli. Alhamdullilah, untuk urusan pembebasan tanah, BPN telah menyampaikan bahwa progresnya sudah mencapai 98 persen,” ungkap Gubernur Mahyeldi.

Sebagaimana dijelaskan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang akan tersambung dari provinsi Lampung hingga Aceh, berikut sirip/ feedernya. Pembangunan JTTS ini untuk mendukung kelancaran konektivitas masyarakat di pulau Sumatera.

Dalam kunjungannya ke Sumatera Barat, Kamis (11/01/2024) itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, JTTS memiliki total panjang 2.749 km dengan panjang koridor utama 1.889 km dan koridor pendukung 860 km.

“Enam ruas jalan tol dengan total panjang 596 km telah beroperasi, dan 7 ruas jalan tol sepanjang 361 km sedang dalam konstruksi. Sisanya, terdapat 4 ruas sepanjang 582 km memasuki Rencana Tahap II, 5 ruas sepanjang 657 km memasuki Rencana Tahap III, dan 6 ruas sepanjang 553 km memasuki Rencana Tahap IV,” jelas Menteri Basuki.

Pada tahun 2024, Kementerian PUPR menargetkan operasional JTTS Koridor Utama antara lain Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (sebagian Seksi 2 – Seksi 4), Binjai – Langsa Seksi 2, Kisaran – Indrapura, Padang – Pekanbaru (Bangkinang – Pangkalan), Sigli – Banda Aceh Seksi 1, Betung- Jambi Seksi Bayung Lencir – Tempino, Padang – Pekanbaru (Padang – Sicincin), dan Binjai – Langsa (Seksi 3).

Salah satunya termasuk Jalan Tol Pekanbaru-Padang, Seksi 1 Padang-Sicincin sepanjang 36,6 km yang akan menghubungkan provinsi Sumatera Barat dan Riau. Menurut Menteri Basuki, kecepatan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Padang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

Harapan Menteri PUPR itu disambut Gubernur dengan kerja nyata. Dijelaskan Gubernur, adapun sebagian kecil tanah yang belum dibebaskan tersebut, saat ini sudah berada dalam tahap penyelesaian oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kemudian ada beberapa titik yang  perlu kita koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Pariaman sekaitan dengan exit tol. Selanjutnya, tinggal bagaimana HK bisa memaksimalkan progres pengerjaan, karena sebagian besar permasalahan tanah sudah tuntas,” jelas Gubernur Mahyeldi.

Selain meninjau progress pembangunan jalan tol Padang- Sicincin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Gubernur Mahyeldi juga telah meninjau Jembatan Kiambang di Kabupaten Padang Pariaman dan membicarakan kelanjutan rencana pembangunan sejumlah proyek strategis lainnya di Sumbar. Hasilnya, Gubernur Mahyeldi menyebut semua rencana masih berjalan sesuai harapan.

“Beliau juga memerintahkan Balai Jalan untuk segera mereview desain penataan Kelok Sembilan. Sekaitan Fly Over Sitinjaulauik, sudah kita tanyakan juga. Prosesnya saat ini sudah berjalan di Kementerian Keuangan,” ungkap Gubernur Mahyeldi.

Mahyeldi berharap seluruh rencana pembangunan proyek infrastruktur strategis di Sumatera Barat dapat berjalan sesuai harapan. Atas dasar itu, ia meminta agar komunikasi dan koordinasi antar pemerintah daerah dapat selalu lancar.

“Insyaallah, saya juga sudah sampaikan kepada bapak Menteri bahwa secara berkala saya akan meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh pelaksanaan benar-benar maksimal,” pungkas Mahyeldi.

Selain proyek-proyek seperti penyelesaian Bandara Mentawai, pembangunan jalan tol,  pembangunan jembatan layang (fly over) di Sitinjau Lauik, masih banyak lagi proyek-proyek yang tentu tidak terlepas dari gigihnya usaha Gubernur Mahyeldi untuk mendapatkannya.

Terbaru, saat beraudiensi dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK RI, Satyawan Pudyatmoko pada Rabu (17/01/2024). Disepakati pula soal optimalisasi fungsi Hutan Lindung (HL) Taman Hutan Raya (Tahura) Bung Hatta serta hutan lindung lainnya di Sumbar,.

Dikatakan, optimalisasi diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi kawasan hutan lindung dan Tahura untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan perekonomian di kawasan tersebut.

“Sebelumnya, kita telah menyampaikan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait optimalisasi hutan lindung di Sumbar, termasuk hutan lindung di Tahura Bung Hatta,” ujar Mahyeldi, didampingi Asisten II Setdaprov Sumbar Arry Yuswandi, Kepala Dishut Yozarwardi, Kepala Biro Adpim Mursalim serta Kaban Penghubung, Aschari di Kantor KLHK RI.

Optimalisasi fungsi HL Tahura Bung Hatta, sambung Gubernur, sangat berpotensi untuk mengembangkan kawasan tersebut. Hanya saja, dengan status saat ini sebagai Hutan Lindung, pengembangan kawasan tidak dapat optimal dilakukan. Oleh karena itu Tahura Bung Hatta harus benar-benar berstatus Taman Hutan Raya.

“Untuk saat ini, Tahura Bung Hatta itu namanya saja yang Tahura. Tapi status fungsinya sebenarnya bukan Tahura, melainkan masih fungsi Hutan Lindung. Kalau fungsinya sudah jadi Tahura, nanti kita optimalkan pemanfaatan dan bisa kembangkan fasilitas publik lainnya di sana, seperti masjid dan termasuk mendorong realisasi rencana pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik yang juga melewati Tahura Bung Hatta,” ucap Gubernur lagi.

Tak hanya itu saja perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan hasil produksi sektor pertanian khususnya di Kabupaten Pasaman juga sangat besar. Terbukti, penggelontoran anggaran didapat, untuk membenahi infrastruktur jaringan irigasi di kabupaten yang langsung berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Presiden Joko Widodo pun membuat program khusus untuk pembenahan jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, melalui program Program Integrated Participatory Development dan Management off Irigation Program (IPDMIP) dari tahun 2020-2023, dengan sumber dana loan (pinjaman) luar negeri. Dengan total pagu anggaran Rp 130,8 miliar lebih.

Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V ditugaskan untuk melakukan pekerjaan infrastruktur yang membentang Kecamatan Panti, Kecamatan Rao Selatan dan Kecamatan Rao itu.

Kepala BWS Sumatera V Dian Al Ma’ruf kepada majalahintrust.com mengatakan, kondisi eksisting jaringan irigasi Panti-Rao pada umumnya sudah mengalami kerusakan. Dan itu wajar saja mengalami kerusakan, karena pembangunan fisik Bendung Panti Rao berikut jaringan irigasinya sudah dilaksanakan sejak 1992 dan berakhir pada 1998 dengan sumber dana murni APBN

Dian memaparkan, Irigasi Panti – Rao pengelolaannya di bawah kewenangan pemerintah pusat, dimana sumber airnya berasal dari Sungai Rokan dan mengalir dari Batang Sumpur serta Batang Timbangan Kabupaten Pasaman. Luas baku irigasi dimaksud seluas 8300 hektare yang terdiri dari luas fungsional 6300 hektare dan 2000 hektare berupa kebun sawit dan pemukiman.

Ia menyebutkan, bangunan Bendung Panti Rao dibagi dua. Sebelah kiri merupakan bangunan Batang Sumpur yang dapat mengaliri air dari jaringan irigasi 5800 hektare dan bagian kanannya Batang Timbangan mampu mengaliri jaringan irigasi 2500 hektare.

Untuk areal Batang Sumpur melewati Taman Wisata Alam Rimbo Panti dengan panjang 2-3 km. Khusus pada area tersebut, BWS Sumatera V tidak bisa mengelola, karena berada di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Dian juga menjabarkan, khusus pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi Panti Rao yang dilaksanakan selama empat tahun, menyelesaikan sepanjang 16,1 km jaringan dengan luasan lahan pertanian hampir mencapai 3000 hektare

Pada tahun 2020-2021, dilaksanakan pekerjaan jaringan irigasi Batang Sumpur sepanjang 7,1 km mencakup luas lahan pertanian 425 hektare dengan anggaran Rp 58 miliar. Di tahun 2022, dilaksanakan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Batang Timbangan dengan anggaran Rp 8 miliar lebih sepanjang 1 km dengan cakupan luas lahan 100 hektare.

Sementara pada tahun ini, sedang berjalan rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 8 km dengan cakupan 2362 hektare luas lahan pertanian dengan anggaran Rp 48,4 miliar lebih. Pekerjaan dilaksanakan hingga 31 Desember mendatang. Pekerjaan dilaksanakan oleh rekanan PT Indo Bangun Group.

Masih banyak lagi proyek-proyek yang sebenarnya berawal dari kegigihan seorang Mahyeldi untuk mengejar apa yang bisa dia dapatkan di pusat. Tentunya tidak hanya di sisi pembangunan fisik yang umumnya digarap Dinas PUPR. Tapi banyak lagi, proyek-proyek lain dari berbagi bidang yang ke semuanya menghasilkan buah yang manis untuk kepemimpinan Mahyeldi.

“Bagaimana pun tujuan kita tentu saja untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana hakikatnya, ketika proyek itu berada di pusat, tentu saja kitalah yang harus rajin untuk mengejarnya. In Shaa Allah dengan kegigihan seperti ini, apa yang kita usahakan tentu akan tercapai juga,” ujar Mahyeldi suatu waktu kepada wartawan pada sesi jumpa pers di awal tahun 2024 dalam rangka evaluasi program tahun 2023 dan perencanaan program 2024 nanti. Nofrialdi Nofi Sastera