Pansus Komisi III DPRD Padang Bahas LKPJ Walikota Padang Tahun 2024, Ini Bahasannya…!!!

Padang, majalahintrust.com – Komisi III DPRD Kota Padang menggelar Rapat Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) III Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Tahun 2024 telah dilaksanakan bersama mitra kerja Komisi III DPRD Kota Padang pada tanggal 11 hingga 14 Maret 2025 di Gedung DPRD Jalan Bgd Aziz Chan Air Pacah Padang.

Juga hadir Mitra kerja Komisi III DPRD Kota Padang yang meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan.

Rapat dikoordinatori oleh Wakil Ketua DPRD Padang Oesman Ayub didampingi Ketua Pansus III Helmi Moesim, Ay, S.IP dan Manufer Putra Firdaus sebagai Wakil Ketua, Amril Amin, S.AP.,MM sebagai Sekretaris. Kemudian sebagai anggota Pansus III, Ja’far, S.H.I, Mukhlis, SE, M. Tommy Arbi Rumengan, SE., MM, Rafdi, ST, Drs. Wismar Panjaitan, M.Pd, Wahyu Hidayat, Ir. H. Yendril, Zalmadi, S.Hum, sedangan dari sekretariat masing-masing Rizal Febrinal, S.HUT, MM, Delvita Dewi, Tiara Dhamayanthi, A,  Indrayana Lagusfar Yosar, S.Kom.

Oesman Ayub mengatakan, rapat tersebut bertujuan mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan selama satu tahun terakhir sehingga dapat memberikan gambaran terhadap kinerja perangkat daerah untuk kedepannya.

Ia juga mengatakan, dalam rapat ini dilakukan pembahasan terhadap capaian kinerja masing-masing SKPD dan perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Kota Padang. Beberapa poin utama yang dibahas di awali dengan : 1) Penyampaian program, kegiatan dan sub kegiatan, 2) Penyampaian pagu anggaran, realisasi fisik dan keuangan, 3) Penyampaian persentase realisasi fisik dan keuangan, 4) Penyampaian permasalahan yang ada sehingga mempengaruhi pencapaian realisasi fisik dan keuangan, 5) Diskusi jika ada persoalan dan harapan untuk perbaikan kedepannya.

I. BAPPEDA Kota Padang

Hasil Pembahasan Pansus III dengan SKPD sekaitan Badan Perencana Pembangunan Daerah adalah ;

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Anggaran Belanja sebesar Rp. 14.476.669.352,- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah ) sedangkan realisasi sebesar Rp. 13.843.271.778,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah ).

Pada Bappeda terdiri dari 4 Program, 14 Kegiatan, dan 48 Sub kegiatan sesuai dengan subtansinya.

Salah satu permasalahannya adalah mengenai Realisasi anggaran 65,24 %. Belanja ini direalisasikan sesuai pemakaian selama tahun 2024, dimana tagihan tiap bulan berfluktuasi. Pada saat penyusunan anggaran diusulkan berdasarkan tagihan paling tinggi.

Dalam hal ini, ada upaya mengatasi masalah Tagihan listrik berlebih realisasi hanya 65,24 % itu dikarenakan awalnya listrik kami menggunakan paket dan sekarang diubah menjadi pemakaian tiap bulan sehingga ada efisiensi. Untuk efisiensinya dengan rekomendasi Tingkatkan Solidaritas ASN di Lingkungan Bappeda sehingga dapat menunjang kinerja sesuai yang kita harapkan.

“Persoalan ini, ada upaya mengatasi masalah Tagihan listrik berlebih realisasi hanya 65,24 % itu dikarenakan awalnya listrik kami menggunakan paket dan sekarang diubah menjadi pemakaian tiap bulan sehingga ada efisiensi. Untuk efisiensinya dengan rekomendasi Tingkatkan Solidaritas ASN di Lingkungan Bappeda sehingga dapat menunjang kinerja sesuai yang kita harapkan.”ungkap Helmi Moesim Ketua Pansus III dalam rapat tersebut

II. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang

Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika juga perlu jadi perhatian terutama dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024. Hal ini perlu berbagai trobosan serta inovasi untuk Dinas Komunikasi dan Informatika didukung Anggaran Belanja sebesar Rp. 16.092.547.394,- ( Enam Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah ) dengan realisasi belanja sebesar Rp15.699.442.014,- ( Lima Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Belas Rupiah ) atau 97,56% Pada Diskominfo ada 5 Program 10 kegiatan dan 51 Sub kegiatan.

Yang jadi permasalahannya mengenai Kabel-kabel yang berseliweran di pinggir jalan jika diperhatikan sangat mengganggu baik secara estetika maupun keamanan, oleh karena itu harus jadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika kota Padang kedepannya.

Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu upaya mengatasi masalah yang dimulai dari regulasi yang ada maka “Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum”. Sehingga disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat melarang pemasangan tiang-tiang serta kabel telpon maupun listrik tersebut.

Hal ini juga harus ada Rekomendasinya dan ini merupakan salah satu Progul (Program Unggulan) Walikota yang baru ini dan kominfo sebagai corongnya serta harus solid dengan dinas yang bapak pimpin.

II. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 untuk Dinas Lingkungan Hidup Anggaran awal Tahun 2024 sebesar Rp. 70.155.955.359,- ( Tujuh Puluh Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah ) dengan 8 Program 13.

Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan, pada Anggaran Perubahan Tahun 2024 menjadi Rp. 76.570.043.523,- ( Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah ) dengan 8 Program 13 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan realisasi sebesar Rp. 72.599.301.070,- ( Tujuh Puluh Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah ) atau sebesar 94,81 % Targert Pendapatan Rp. 18.000.000.000,- ( Delapan Belas Milyar Rupiah ) dan realisasi Pendapatan Rp. 19.074.124.687,- ( Sembilan Belas Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah ) atau sebesar 105,97 %. Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah – Penghargaan Adipura tidak akan kita peroleh karena ada aturan pada saat penilaian di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah tidak boleh ada ternak atau pengembalaan ternak seperti sapi, kambing dan lain sebagainya.

Hal tersebut sulit di wujudkan karena memiliki dampak sosial kemasyarakatan terhadap kehidupan Masyarakat sekitar TPA tersebut. Termasuk mengenai Volume Produksi sampah yang mencapai 200 Ton lebih perhari, di perlukan tekhnologi khusus pengelolaan sampah sehingga dapat menekan jumlah volume sampah dan hal Itu bisa di wujudkan jika pengelolaan pemilahan sampah di hulu sudah maksimal.

Upaya mengatasi masalah tersebut, Kita akan membuat tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan akan  mengolah sampah organik, dan juga di Nanggalo dilahan PLT sekarang ada 1,8 H dan akan di buat tahun ini dan sudah ada DED nya tahun ini. Dengan adanya TPST itu maka sampah organik tidak akan sampai ke TPA sehingga sapi – sapi di TPA tidak akan ada.

” Untuk mengatasi masalah tersebut, Kita akan membuat tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan akan  mengolah sampah organik, dan juga di Nanggalo dilahan PLT sekarang ada 1,8 H dan akan di buat tahun ini dan sudah ada DED nya tahun ini. Dengan adanya TPST itu maka sampah organik tidak akan sampai ke TPA sehingga sapi – sapi di TPA tidak akan ada.”terangnya dalam rapat tersebut.

“Disamping itu juga merekomedasi dengan harapan pencapaian keberhasilan Inovasi sehingga tidak ada sampah sedikit pun di Kota Padang.” imbuhnya.

IV. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari 2 Program 4 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan ada sub kegiatan dibawah 90 % yaitu pemeliharaan barang milik daerah hanya 72,21 % itu karena efisiensi dari Pembayaran pajak kendaraan.

Sedangkan permasalahaannya adalah mengenai Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa realisasi 76,50 % dikarenakan pembinaan direncanakan pelaksanaannya dengan tatap muka. namun ada upaya mengatasi masalah, Efisiensi anggaran karena kegiatan dilaksanakan melalui online (Zoom).

Dengan sistem atau penerapan tersebut, hendaknya direkomendasikan dengan harapannya kita Solid dalam Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

V. Dinas Perhubungan Kota Padang

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Perhubungan didukung Anggaran sebesar Rp.128.005.580.460,- ( Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah ) terdiri dari 2 Program 15 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan.

Target Pendapatan Sebesar Rp. 7.000.000.000,- ( Tujuh Milyar Rupiah ) realisasi sebesar Rp. 2.567.835.500,- ( Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah ) atau sebesar 36 %.

Hal ini terjadi permasalahan berbagai hal yakni, Pendapatan di bidang perparkiran masih sangat rendah dan bagaimana andalalin Basko Mall Kuranji ?

Namun ada upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan perwako dan kita memang sudah membuat perwako yang sekarang dalam tahap harmonisasi , dan kita buat juru parkir dengan system penggajian, tapi kita hitung potensinya untuk pemberian gaji juru parkir itu, dan kita buat juga pembayaran parkir dengan non tunai.

Disamping itu kita juga andalalin jalan bypass secara kewenangan itu dibawah kementerian dan kita sudah mendesak, karena kami minta memang belum ada andalalinnya.

Dalam hal ini, perlu strategi dalam upaya Peningkatan Pendapatan harus menjadi prioritas dan pengaturan lalulintas lebih di tingkatkan lagi untuk mengurai kemacetan pada titik titik tertentu.

VI. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Anggaran pada Dinas PUPR sebesar Rp. 90.975.012.860,- (Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah ) dengan realisasi sebesar Rp. 83.975. 584.976,- ( Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah ) terdiri dari 10 Program 20 kegiatan 70 sub kegiatan.

Yang permasalahannya adalah mengenai Operasi dan Pemeliharaan Check Dam, Realisasi Anggaran sebesar 2,62% (Anggaran dibawah 80%) karena efisiensi biaya operasi dan pemeliharaan Check Dam.

Dengan hal itu juga berharap pada dinas berupaya mengatasi masalah, namun tergantung berbagai faktor dan termasuk karena pekerjaan fisik yang dianggarakan tidak sesuai dengan alokasi yang dilaksanakan setelah peninjauan lapangan.

Dengan berbagai kendala dalam pelaksanaan termasuk anggaran yang tidak sesuai, maka untuk itu butuh mengenai Perda RTRW harus disegerakan.

VII. Bagian Administrasi Pembangunan dan Prencanaan

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan terdiri dari 2 Program 5 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan ada sub kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 537.665.000,- ( Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ) realisasi sebesar Rp. 519.087.831,- ( Lima Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah ) sebesar 96,54 %

Dan ini juga harus jadi perhatian sekaitan permasaahan, yakni Peningkatan Sarana dan prasarana penunjang Kegiatan ke lapangan. Memang berbagai faktor terkait mengenai hal tersebut, terutamasarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan. Namun hal itu, sesegera mungkin diatasi, karena akan banya hambatan atau kendala dalam pengerjaannya.

Untuk itu perlu ada dukungan rekomendasi dalam persiapannya termasuk tingkatkan kinerja dan solidaritasnya.

VIII. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Target Pendapatan Rp.750.000.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) realisasi sebesar Rp. 826.987.000,- ( Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) terdiri dari 5 Program 19 Kegiatan dan 62 Sub.

Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 79.447.080.147,- ( Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah ) realisasi anggaran sebesar Rp.69.842.370.870,- ( Enam Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau sebesar 87,91 %.

Yang jadi permasalahannya adalah Pengelolaan Rusunawa belum maksimal sehingga belum menjadi hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Estetika dan Tingkat kebersihan lingkungan rusunawa belum maksimal.

Namun hal ini perlu jadi perhatian serius dalam mengatasi permasalahan, hal ini terkendala berbagai faktor terutama dalam perbaikan fasilitas rusunawa yang rusak dan pengelolaan lingkungan yang bersih. Untuk itu harus perlu pengawasan yang tegas dan direkomendasi termasuk kontraktor nakal supaya diberikan peringatan tertulis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat, berikut adalah beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang disepakati:

1. Pencapaian Target Kinerja SKPD Mitra Komisi III sudah baik dan memuaskan sehingga untuk kedepannya hanya perlu di lakukan inovasi inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pencapaian Pendapatan Asli Daerah ( PAD) dari Pengkajian Potensi dan penetapan target PAD.

2. Di era pemerintahan yang baru masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Fadly-Maigus di harapkan ASN pendukung di SKPD meningkatkan kinerja dan saling memberi masukan, jika ada atasan maupun bawahan yang tidak berintegritas, silahkan di sampaikan ke komisi III untuk di tindaklanjuti sesuai ketentuan.

3. Selalu libatkan / ikut sertakan DPRD dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga dapan di singkronkan dengan kebutuhan masyarakat, pelaku usaha dan penataan wilayah.
   

Dalam penutupan rapat tersebut, Ketua Komisi III DPRD Padang Heli Moesim menyampaikan pada sidang tersebut serta membuat laporan yang telah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi hasil rapat pembahasan Pansus III DPRD Kota Padang dalam rangka membahas LKPJ Walikota Padang Tahun 2024. Diharapkan hasil dari pembahasan ini dapat menjadi acuan bagi peningkatan pelayanan publik serta pembangunan Kota Padang di masa mendatang.

“Demikianlah hasil Rapat Pembahasan Pansus III DPRD Kota Padang dalam rangka membahas LKPJ Walikota Padang Tahun 2024. Diharapkan hasil dari pembahasan ini dapat menjadi acuan bagi peningkatan pelayanan publik serta pembangunan Kota Padang di masa mendatang.”pungkasnya. (*)