Pekan Depan Kejati Sumbar Marathon Periksa Saksi-Saksi Kasus Dugaan Korupsi RSUD Bukittinggi

Padang, Intrust- Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Yusron mengungkapkan, delapan orang diperiksa dalam tahap penyidikan, dugaan korupsi pembangunan RSUD Kota Bukittinggi tahun anggaran 2018-2020.

Dirinya mengatakan, pihak yang diperiksa adalah mereka yang berkaitan dengan proyek tersebut.  Rinciannya, pihak terperiksa dimulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

“Kami sudah melayangkan panggilan dan delapan orang diminta menghadap pekan depan,” kata Yusron didampingi Wakajati Aliza Rahayu Risma ,Asintel Mustaqpirin, Aspidsus Suyanto, Aswas Sunanto dan Asdatun Khaidir, kepada awak media dalam peringatan Hari Bakti Adhyaksa (HBA) 2022, Jumat (22/7/2022).

Namun, Yusron tidak membeberkan inisial atau siapa saja yang akan diperiksa pihaknya dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp16 miliar tersebut

“Yang jelas mereka yang berkaitan dengan proyek tersebut, mulai dari PPK hingga PPTK,” ucapnya

Dalam berita majalahintrust.com sebelumnya, Kejati Sumbar tengah memproses dugaan korupsi sebesar Rp16 miliar di RSUD Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2018-202

“Kasus ini berawal dari pengaduan masyarakat pada bulan November 2021 lalu,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumbar, Fifin Suhendra.

Dari pengaduan tersebut, kata Fifin, pihaknya menindaklanjuti informasi yang diterima hingga akhirnya saat ini kasus tersebut masuk ke dalam tahap penyidikan.

Penyidikan tersebut berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar nomor print 03/L.3/Fd 1/3/2022 tanggal 23 Maret 2022.

“Kami sudah periksa delapan orang saksi, namun siapa orangnya belum bisa disampaikan. Intinya, ada indikasi kerugian negara,” katanya.

Kerugian negara tersebut, kata Fifin, karena pembangunan RSUD Bukittinggi tidak sesuai spesifikasi

“Perkiraan sementara, (kerugian) sekitar Rp16, 5 miliar. Namun, untuk angka pastinya kita tunggu dulu hasil audit dari auditor lembaga negara, entah itu dari BPK atau BPKP,” imbuhnya. (*)