Pembangunan infrastruktur merupakan sebuah tindakan nyata dari pemerintah dan terlihat jelas di pelupuk mata msyarakat. Kebutuhan akan infrastruktur baik itu jalan, jembatan, bangunan, serta sarana lainnya memang tak bisa dipungkiri.
Mengingat pentingnya akan kehadiran infrastruktur yang layak, diaplikasikan betul oleh Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar.
Tahun 2019, Dana APBN khusus infrastruktur Ranah Minang yang ditebar di 19 kabupaten kota se Sumbar berkisar di angka Rp 504 miliar. Uang tersebut terbagi dalam tiga bidang, yakni Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang.
“Total dananya (untuk infrastruktur) sekitar 504 miliar. Dipakai untuk belanja tidak langsung (gaji) dan belanja langsung (pekerjaan fisik) dibagi dalam tiga bidang,”ungkap Kepala Dinas PUPR Sumbar Ir.Fathol Bari M.Sc Eng kepada Majalah INTRUST.
Fathol merinci program utama tahun ini untuk pekerjaan fisik di bidang Cipta Karya yakni, lanjutan pembangunan Main Stadium Padang Pariaman. Sarana olahraga tersebut dikebut pembangunannya untuk mensukseskan pelaksanaan MTQ Nasional tahun 2020.
Begitu juga dengan lanjutan pembangunan Gedung Budaya di Pantai Padang untuk kegiatan kebudayaan, serta lanjutan pembangunan shelter di Linggarjati Tabing demi keamanan masyarakat mengantisipasi kemungkinan terburuk Tsunami.
Pada Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Sumbar terfokus memperbaiki jalan mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Seperti di ruas jalan lingkar selatan Kota Payakumbuh, ruas jalan Manggopoh Agam menuju Padang Luar Bukittinggi, ruas jalan Matur ke Palembayan Agam, serta Padang Koto Gadang ke Manggopoh Agam.
Fathol menambahkan, PUPR Sumbar juga memprioritaskan kebutuhan infrastruktur untuk pembukaan ruas jalan baru, yakni ruas jalan Nipah menuju Teluk Bayur Kota Padang, Pasar Baru Pessel menuju Alahan Panjang Kabupaten Solok, jalan Tanjung Bungo menuju Teluk Tapang Pasaman Barat.
Khusus jembatan, prioritas utama adalah menyelesaikan bengkalai lama pembangunan Jembatan Kuranji, serta memperbaiki kerusakan Jembatan Lolong tepatnya di depan Hotel Pangeran Beach yang telah lapuk dimakan usia.
“Paket pekerjaan fisik Bina Marga lainnya berada di ruas jalan Surantih – Langgai, Pangkalan – Sialang – Galugur, dan ruas jalan Tapus – Muaro – Galugur,” jelas Fathol.
Khusus di Bidang Tata Ruang, ada program tiga prioritas yang menjadi fokus Pemprov Sumbar. Fathol mengungkapkan ketiganya adalah Legalisasi Zonasi Danau Maninjau Agam, Penataan Kawasan Mandeh Pessel, serta Penataan kawasan satelit Paso Palapa.
Terkait Legalisasi Zonasi Danau Maninjau dilakukan untuk menyelamatkan danau tersebut dari pencemaran, akibat banyaknya aktifitas usaha keramba ikan oleh masyarakat.
“DPRD Sumbar telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tata Ruang Danau Maninjau menjadi Perda. PUPR Sumbar membuat Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Desain (DED) Tata Ruangnya,”pungkasnya. (ridho)
