Tanah Datar, Intrust – Delapan Fraksi DPRD Kabupaten Tanah Datar nenyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan Nota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Saidani didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt.Bungsu, Wakil Ketua Anton Yondra dan anggota DPRD lainnya. Turut hadir Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, para Asisten, kepala OPD dan undangan lainnya.
Namun dalam pandangan umum kali ini dari 8 fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya biasanya disampaikan secara langsung tapi satu yaitu Fraksi yaitu PPP menyampaikan secara tertulis.
Daru fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Tanah Datar. Namun umumnya juga meminta progres pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.
“Kami menyampaikan apresiasi atas Program Makan Rendang di Tanah Datar yang sangat membantu permodalan. Namun kita juga perlu tahu tentunya sejauh mana perkembangan program ini dan apa saja kendala yang ditemui,” kata Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerindra Surva Hutri.
Sementara itu Fraksi PAN melalui Jubirnya Alimuhar St. Tunaro mengatakan Program Satu Nagari Satu Event perlu dilanjutkan karena mampu memberikan Multiplier Effect.
“Program Satu Nagari Satu Event ini perlu memiliki agenda tetap dan jelas setiap tahun. Sehingga wisawatan ataupun pengunjung memiliki langkah dan waktu pasti ke nagari yang bakal dikunjungi,” ujar Alimuhar.
Terkait Ranperda Perubahan APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2022, beberapa isu strategis menjadi pertanyaan dari berbagai fraksi, seperti pelaksanaan retribusi pajak, masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, kelanjutan pembangunan Lapangan Cindua Mato, Pengelolaan Baznas, pemerataan Tenaga Guru, sampai dengan langkah atas dampak kenaikan BBM.
“Melihat laporan keuangan daerah tahun 2021 terdapat Silpa Rp111.596.589.145, sementara defisit Rp51.301.659.075, sehingga terjadi Surplus. Maka dalam hal ini Fraksi Gerindra minta penjelasan rencana pemanfaatan dana surplus dan sejauh mana dapat mengakomodir rencana kegiatan hasil Musrenbang,” ujar Surva Hutri.
Sementara itu Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Herman Sugiarto mempertanyakan kesadaran pembayaran pajak dan langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
“Mohon penjelasan pajak daerah yang berubah karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak serta jelaskan upaya penegakan Law Enforcement kepada wajib pajak di Tanah Datar,” sampainya.
Sementara terkait peningkatan target Pendapatan Daerah sebanyak 1,86% sebesar Rp21.575.400.718 dari target awal sebesar Rp1.160.828.255.808, beberapa fraksi DPRD juga menyampaikan apresiasi.
“Kami Fraksi Demokrat mengapresiasi hal itu. Ini bukti Pemerintah Daerah secara konsisten berusaha untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah,” sampai Jubir Fraksi Demokrat Syafril.
Kemudian dilanjutkan penyerahan Pandangan Fraksi oleh pimpinan sidang kepada Wabup Tanah Datar untuk ditindaklanjuti selanjutnya. M.Dt
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.