Sarasehan Masyarakat Hukum Adat Mangkuto Alam Tinggam, Gubernur Sumbar Sebut 348 Hektar Hutan Nagari Setempat Diakui Negara Sebagai Hutan Adat

Kawasan Hutan Adat Jorong Tinggam Nagari Sinuruik Pasbar Diusulkan Berstatus Perhutanan Sosial

PASBAR, majalahintrust.com – Lahan hutan seluas 348 Hektare di Jorong Tinggam, Nagari Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat bakal diusulkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan untuk dijadikan Kawasan Perhutanan Sosial.

Hal ini sejalan dengan diterbitkannya
Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat No.100.3.3.2/49/Bup-Pasbar/2024 tentang Pengakuan Masyarakat Adat Mangkuto Alam Tinggam, Nagari Sinuruik,

“Hutan Adat Jorong Tinggam ini status hutannya HPL. Karena itulah ditunggu terlebih dahulu SK dari Bupati Pasbar. Alhamdulillah setelah SK keluar, Pemprov segera usulkan ke Kementerian LHK , agar berubah status menjadi Perhutanan Sosial,” kata Mahyeldi Ansharullah Gubernur Sumbar, Selasa (29/4/2024)

Dalam acara Sarasehan Masyarakat Hukum Adat Mangkuto Alam Tinggam, Mahyeldi menyampaikan, melalui status perhutanan sosial ini, masyarakat akan memiliki akses kelola untuk pembudidayaan hutan dan lahan. Sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Beberapa potensi pembudidayaan yang bagus itu ada pohon durian, pohon surian, lebah, dan lain sebagainya. Dengan harapan, kawasan hutan kita bisa lebih terpelihara dengan baik, dan masyarakat bisa meningkat kesejahteraannya,” ucapnya.

Pemprov Sumbar mengapresiasi Masyarakat Hukum Adat Mangkuto Alam Tinggam yang berkomitmen dalam pemeliharaan kawasan hutan, serta berujung kepada pengakuan dan penetapan hutan adat dari negara.

“Menjaga kelestarian hutan dan lingkungan adalah langkah penting demi menjamin keberlangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya. Hutan adalah sumber kehidupan dan lambang kemakmuran. Oleh karenanya, kita patut mengapresiasi masyarakat Nagari Sinuruik yang telah melakukan langkah besar untuk mendapatkan pengakuan hutan adat dari negara,” ujarnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ir. Yozarwardi Up, S.hut, M.si. mengatakan hutan adat salah satu syaratnya adalah masyarakat adatnya masih aktif dan masih hidup dengan aturan hukum adat yang kuat.

“Kalau kita lihat masyarakat disini telah menjaga hutan ini dengan baik, bahkan agar ekosistem hutan ini terjaga mereka menjadikannya sebagai rimbo larangan,” jelasnya saat Syukuran Masyarakat Hukum Adat Mengkuto Alam Tinggam

Selain itu dia juga menjelaskan Pemprov memiliki program Perhutanan Sosial sebagai program unggulan dan masuk dalam RPJMD Provinsi. Hutan adat adalah salah satu skema perhutanan sosial.

Dia juga menekankan pentingnya hutan adat di Kabupaten Pasaman Barat serta mendorong adanya skema-skema hutan adat serupa bagi kabupaten-kabupaten terutama yg disebut di adat Minangkabau sebagai Luhak Nan Tigo (Kab 50 kota, Agam, Tanahdatar).

“Hutan adat adalah kebijakan yang berpegang pada kehendak rakyat,” jelasnya.

Sejalan dengan itu Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi mengatakan bahwa SK tersebut diberikan sebagai hasil dari usaha para ninik mamak dan masyarakat setempat, untuk mendapatkan pengakuan dan penetapan hutan adat dari Negara.

“Ninik mamak sudah sejak lama berusaha untuk mendapatkan pengakuan ini. Alhamdullah, hari ini apa yang mereka harapkan untuk cucu kemenakan dapat menemui hasil. Kemudian, kami berharap Bapak Gubernur dapat segera mengajukan pengusulan tersebut kepada Pemerintah pusat,” ujarnya.

Disisi lain, Syamsul Bahri Dt. Mangkuto Alam Tinggam mengucapkan rasa terimakasih atas penyerahan SK tersebut, dia juga mengapresiasi pemerintah.

“Kami disini adalah sebagai sebuah komunitas yang hidup secara harmonis dengan alam sekitarnya selama berabad-abad,” terangnya.

“Masyarakat Hukum Adat Mengkuto Alam Tinggam telah dengan tekun memelihara, melindungi, dan merawat wilayah hutan adat mereka, bahkan sebelum Indonesia merdeka,” imbuhnya. (*)