Wabup Richi Aprian: Tidak Ada Aturan Akreditasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Tanahdatar, Intrust – Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian mengingatkan tidak ada aturan akreditasi sekolah untuk PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Hal itu karena bidang pendidikan merupakan salah satu sektor utama yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar guna melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berkualitas.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar Richi Aprian waktu Launching Klinik Kurikulum Dinas Pendidikan dan memotivasi para peserta Sosialisasi IKM tingkat SMP di Emersia Hotel dan Resort Batusangkar.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan kebijakan dalam mengembangkan kurikulum merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan. Hal itu sebagai opsi tambahan dalam melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kurikulum ini implementasinya tidak dipaksakan secara langsung. Ini merupakan strategi implementasi kurikulum yang dilandasi kesadaran. Itu diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip menjadikan lebih mudah dan efektif.

“Saya berharap Dinas Pendidikan memberikan pendampingan, motivasi dan petunjuk kepada SMP di Tanah Datar. Karena tahun Pembelajaran 2022/2023 ada 3 pilihan pelaksanaannya, yakni Mandiri Belajar, Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi,” kata Richi.

Menyinggung permasalahan akreditasi sekolah, Richi mengatakan tidak ada persyaratan akreditasi bagi siswa SMP untuk bisa masuk ke SMA biasa atau unggulan.

“Persoalan ini sudah ada jalan keluarnya. Karena hasil pertemuan dengan Pemprov Sumbar dikatakan tidak ada aturan akreditasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB),” tegas Wabup.

Menjawab persoalan kekurangan Guru PNS yang banyak pensiun serta keinginan Kepala Sekolah untuk diikutkan studi banding, Wabup mengatakan hal itu sudah menjadi catatannya untuk disampaikan kepada Bupati Tanah Datar.

“Tidak hanya guru, PNS pun mengalami hal hampir sama. Banyak yang pensiun namun pengangkatan PNS dan Guru baru terbatas atau bahkan tidak ada. Ini menjadi catatan dan akan dilaporkan kepada pak Bupati. Termasuk keinginan untuk studi banding bersama yang saat ini memang diperuntukan bagi Kepala Sekolah yang berprestasi,” ujar Wabup

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar diwakili Kepala Bidang SMP Devira Purnama mengatakan, pelaksanaan kegiatan diikuti 56 Kepala SMP se Tanah Datar dan Pengawas SMP.

“Sosialisasi ini memberikan arahan dan bimbingan terhadap kurikulum merdeka. Sekaligus juga launching Klinik Kurikulum Dinas Pendidikan sebagai sarana bagi sekolah yang ingin mendapatkan pendampingan dan penyelesaian masalah terhadap kurikulum baru ini,” ujar Devira. M.Dt