Tanahdatar, Intrust – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama BPJS Kesehatan memiliki komitmen untuk selalu berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan demi menjamin pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian menegaskan waktu membuka kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahap 1 Tahun 2022.
Ikut hadir Sekretaris Daerah Iqbal Ramadi Payana, Asisten Pemerintahan dan Kesra Alizar, Asisten Adminstrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Kepala Organisasi Selasa (5/4) di Aula Kantor Bupati Tanah Datar
Dikatakan Wabup, supaya tercapai layanan berkualitas perlu dilakukan sinkronisasi data antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Tanah Datar. Sehingga data yang digunakan valid.
“Saat ini dari 374.543 jiwa masyarakat Tanah Datar, sebanyak 82,88% yang telah mendapatkan jaminan kesehatan. Dari anggaran sharing dengan provinsi melalui Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) sebanyak 62.356 jiwa, dan melalui 100% APBD sebanyak 3.642 jiwa,” ujarnya.
Wabup Richi berharap BPJS Kesehatan ke depan juga melaksanakan kewajibannya kepada pihak Rumah Sakit ataupun Puskesmas tepat waktu.
“Saya harap BPJS Kesehatan membayarkan pembiayaan kesehatan tepat waktu, sehingga bisa menjamin ketersediaan dana operasional pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ataupun di Puskesmas yang melayani BPJS Kesehatan,” tambahnya.
Di bagian lain ia menyebutkan manfaat BPJS Kesehatan dalam memberikan kepastian pelayanan kesehatan masyarakat, perlu terus ditingkatkan.
Baik cakupan maupun optimalisasi dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Payakumbuh Febri Yanti mengakui, ada lima tujuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama. Forum ini intinya bertujuan untuk terciptanya komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan terkait JKN – KIS. Sehingga permasalahan bisa diselesaikan karena adanya wadah penyampaian saran ataupun ide agar timbul pemahaman yang sama.
“Kita tentu juga berharap kerjasama Pemerintah Daerah dalam mendukung sosialisasi dan mempermudah koordinasi antar instansi terkait,” ujar Febri Yanti.
Saat ini Tanah Datar menempati urutan 13 dari 19 Kabupaten/ Kota se Sumbar dalam hal pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dalam pencapaian kepesertaan JKN – KIS. Capaian UHC Tanah Datar adalah 83,15% yang berarti masih di bawah batas UHC yaitu 95%. Sedangkan capaian UHC rata-rata Provinsi Sumbar adalah 85,27%. Ke depan, ia juga berharap Pemerintah Daerah mendukung program JKN – KIS untuk terlaksana di tingkat nagari.
“Kondisi saat ini, dari 75 Nagari di Kabupaten Tanah Datar masih tersisa 4 Nagari yang belum ikut program ini. Di kesempatan ini kami harap dukungan dan dorongan agar nagari yang belum bisa ikut program JKN – KIS,” tambah Febri Yanti. M.Dt
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.