Kementrian BKPM Sambut Niat Baik Pembangunan Bidang EBT di Tanah Datar

Tanah Datar, Intrust – Wakil Bupati Richi Aprian menyebutkan, ada dua pembangunan yang akan dilaksanakan di bidang Energi Baru Terbarukan. Pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Nagari Lubuk Jantan Kec. Lintau Buo Utara dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Danau Singkarak.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Richi Aprian didampingi Kepala Dinas PMTSP Naker Zarratul Khairi, Kepala Dinas PUPR Thamrin, Kepala Bagian Hukum Audia Safitri, Kepala Bagian Pemerintahan Abduraman Hadi, Kabid Pendapatan non PBB Frenki Adi Tama beserta rombongan waktu melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta

Kedatangan Wakil Bupati bersama rombongan ke Kementerian Investasi BKPM disambut Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Kementerian Investasi/BKPM Ir. Yuliot yang menyambut baik rencana Pemkab Tanah Datar itu.

“Saya mengapresiasi Pemkab Tanah Datar yang telah berkoordinasi dengan kami sebelum melaksanakan kerjasama dengan investor. Hal ini tentu demi menghindari pelanggaran terhadap ketentuan atau aturan yang berlaku,” ujar Yuliot yang juga putra Tanah Datar.

Menurutnya, Sumatera Barat memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan khususnya di kabupaten Tanah Datar. “Sebut saja bidang pariwisata dan juga bidang EBT yang disampaikan Bapak Richi tadi. Namun potensi ini tentu harus dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Terakhir, sebagai salah seorang putra Tanah Datar Yuliot berharap semua potensi yang ada di Tanah Datar dapat dikelola dengan tepat oleh pemerintah, sehingga bisa meningkatkan PAD.

Wabup Richi menambahkan bahwa kedatangannya bersama rombongan bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait pola kerjasama bidang EBT antara Pemkab Tanah Datar dengan investor sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah kabupaten Tanah Datar terus menggali potensi yang ada, salah satunya potensi di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT). Untuk itu, dalam menentukan pola kerjasama antara pemerintah daerah dengan investor perlu diikoordinasikan agar tidak melanggar aturan dan sekaligus bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah M.Dt