Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan menjalankan Visi Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Kabinet Indonesia Maju priode 2020 – 2024.
Lima visi tersebut adalah mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi, serta penyerapan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran.
“Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang disampaikan Bapak Presiden sesuai visinya yang kedua yakni mengkonekkan apa yang kita bangun dengan kawasan-kawasan khusus pariwisata, produksi, dan kawasan industri, contohnya Brebes, Magetan, dan Ngawi. Di samping itu, Kementerian PUPR juga melaksanakan pembangunan infrsatruktur di kawasan pariwisata seperti Labuan Bajo dan Likupang,” kata Basuki.
Dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR akan melanjutkan dan memanfaatkan infrastruktur yang telah terbangun seperti 65 bendungan, jalan tol, jaringan irigasi, dan 10 juta SR air minum dengan menyambungkan ke kawasan-kawasan produksi rakyat antara lain kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan.
Kementerian PUPR juga akan melaksanakan penugasan khusus seperti renovasi Masjid Istiqlal dan pembangunan venue PON XX di Papua.
Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar air minum serta sanitas, dan persampahan melalui berbagai program seperti KOTAKU, Pamsimas, Sanimas, TPS3R, P3TGAI, dan rumah swadaya untuk mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu juga dilakukan pembangunan sarana pendidikan dan olahraga (sekolah, universitas, masjid, stadion), pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikasi tenaga konstruksi, dan pendirian Politeknik PU di Semarang.
Untuk menjalankan visi ketiga Presiden, Kementerian PUPR terus memperluas skema Kerja sama Pemerintah dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur persampahan, air minum, dan perumahan. Kemudian anggaran tahun 2019 sebesar Rp 119,73 triliun yang telah dialokasikan akan dimanfaatkan secara efisien dan tepat sasaran untuk memenuhi harapan Pemerintah dan masyarakat.
Keempat, Kementerian PUPR akan melakukan reorganisasi kelembagaan, peningkatan Ease of Doing Business (EoDB), dan meningkatkan layanan publik melalui PUPR 4.0 untuk mendukung reformasi birokrasi.
Terakhir, penyerapan APBN akan fokus pada belanja modal yang efisien dan tepat sasaran sehingga akan memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjalankan tuntutan masyarakat sebagai taxpayer yang mengharapkan infrastruktur berkualitas dan bermanfaat.(*)
