Satu-Satunya Kepala Daerah di Sumbar Dapat Penghargaan Wapres, Pj. Wako Jasman Boyong Rp6,7 Miliar ke Payakumbuh

 

Payakumbuh, majalahintrust.com – Pejabat Walikota Jasman atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh selain mendapat piagam penghargaan dari Wakil Presiden Ma’aruf Amin, juga memperoleh dana intensif fiskal sebesar Rp6,7 miliar.

Hal itu karena Payakumbuh menjadi satu-satunya Kota di Pulau Sumatera yang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat atas keberhasilan dalam penghapusan kemiskinan ekstrim tahun berjalan 2023.

Penghargaan itu diserahkan Wapres Ma’aruf Amin kepada Pj Wali Kota Jasman Rizal di Jakarta, Kamis siang (9/11). Pada kesempatan itu, juga hadir Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Efendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan puluhan kepala daerah.

“Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Karena Payakumbuh satu-satunya kota di Pulau Sumatera, dapat penghargaan sebagai Kota Terbaik Indonesia dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023. Terimakasih Pak Wapres atas bantuan dana insentif fiskal sebesar Rp6,78 miliar untuk Payakumbuh,” kata Pj Wali Kota Payakumbuh Jasman Rizal.

Jasman mengatakan, penghargaan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023 ini, membuktikan adanya team work yang hebat, solid, dan dedikasi yang tinggi dari semua stakholders di Payakumbuh.

“Semua stakholders saling bahu membahu dan fokus mengentaskan kemiskinan ekstrim,” kata Jasman Rizal.

Mantan Kepala Diskominfo Sumbar ini menyebut, penghargaan penghapusan kemiskinan ekstrim, sesungguhya bukanlah target utama Pemko Payakumbuh. Karena target utama Pemko Payakumbuh adalah memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Sedangkan penghargaan adalah bonusnya.

Jasman berharap ke depan, seluruh OPD dan pemangku kepentingan, tetap bekerja sama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. “Harapan saya, tentu ini harus kita pertahankan. Saya yakin, apapun dapat kita capai dengan kerjasama,” kata Jasman.

Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah Payakumbuh Syafwal, sepanjang tahun 2023 ini, sudah tiga kali Payakumbuh mendapat insentif fiskal dari pemerintah. Pertama, insentif fiskal atas keberhasilan dalam pengendalian inflasi sebesar Rp9,1 miliar.

“Kedua, insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim sebesar Rp6,7 Miliar yang baru saja diterima oleh Pj Wali Kota Jasman Rizal. Dan ketiga, insentif fiskal reguler sebesar Rp31 miliar yang juga diterima karena prestasi daerah, kinerja tahun sebelumnya,” kata Syafwal yang akrab dipanggil Abak.

Pada tahun berjalan 2023 ini, ada 19 kabupaten/kota dan 7 provinsi yang berkinerja baik dalam penghapusan kemiskina ekstrim dan mendapat insentif fiskal.

Ke-19 kabupaten/kota yang mendapat insentif fiskal Tahun 2023 adalah Kota Payakumbuh. Kemudian, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab Musi Rawas Utara, Kab Pesawaran, dan Kabupaten Belitung Timur.

Selanjutnya, Kabupaten Bintan, Kab. Buleleng, Kab. Sumba Barat, Kota Yogyakarta, Kab. Hulu Sungai Tengah, dan Kab. Tanah Tidung. Selanjutnya, Kota Tojo Una-Una, Kota Gorontalo, Kab. Musi Banyu Asin, Kota Ambon, Kab Bolaang Mongondow Selatan, Kab. Kotawaringin Timur, dan Kota Mataram.

Sedangkan 7 provinsi yang mendapat penghargaan dan insentif fiskal karena kinerja penghapusan kemiskinan ekstrim tahun berjalan 2023 adalah Provinsi Aceh. Kemudian, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Barat.

Wapres Ma’ruf Amin berharap, penghargaan ini dapat mendorong kinerja Pemda menjadi lebih baik lagi. Sekaligus memperluas jangkauan program di daerah bagi kelompok keluarga miskin.

Wapres Ma’aruf Amin juga meminta agar Pemda yang memperoleh penghargaan, dapat memanfaatkannya untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrim hingga nol persen pada 2024.

Sejalan dengan Wapres, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa upaya konvergensi program penanggulangan kemiskinan ekstrem antar kementerian/lembaga dilakukan tidak sebatas pada intervensi, namun juga dalam pengawalan dan monitoringnya.

“Kita bersama BPKP mengawal setiap tahapan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di level pusat maupun daerah. Lalu bersama Kemenpan RB mengawal melalui Program Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan Ekstrem. Sedang bersama KPK menyusun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan menggunakan Data P3KE sebagai dasar memastikan konsistensi perencanaan program, penganggaran, intervensi dan monitoringnnya,” paparnya.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam laporannya menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh provinsi di Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan sebanyak 18 provinsi atau 53 persen dari total provinsi telah mencapai tingkat kemiskinan ekstrem menuju 0 persen.

Amalia juga memaparkan karakter dari rumah tangga miskin ekstrem. Di antaranya sebanyak 11,26 persen dari kepala rumah tangga miskin ekstrem tidak dapat membaca dan menulis dengan rata-rata lama sekolah hanya 5,9 tahun.

“Sementara itu, 70 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan rata-rata SD sederajat ke bawah. Sementara rumah keluarga miskin ekstrem sekitar 12,68 persen berlantaikan tanah,” ungkapnya. j-ns