Anggaran BSPS Meningkat, Pekerjaan Dipercepat : BP2P Sumatera 3 Harap Masyarakat Makin Bersemangat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Ditjen Perumahan telah menggulirkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah dengan alokasi anggaran Rp 2 triliun pada tahun 2021.
Gencarnya program BSPS dengan skema Padat Karya tahun ini, juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak Pandemi COVID-19, sekaligus meningkatkan kualitas rumah.
Menteri PUPR Dr Basuki Hadimuljono menegaskan, program BSPS tahun ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT), tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Basuki.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menerangkan, program BSPS sejak digulirkan tahun 2016 dibawah Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) hingga bergabung dengan Kementerian PUPR, sangat menguntungkan masyarakat Indonesia.
Khusus tahun ini anggaran pelaksanakan pembangunan rumah swadaya dengan menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 2,507 Triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk membedah sebanyak 114.900 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 33 provinsi sekaligus dukungan untuk Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ada di Indonesia.
“Dari 114.900 unit rumah yang sudah kita anggarkan, sebanyak 114.000 ribu rumah untuk Program BSPS dan 900 rumah untuk pembangunan rumah Sarhunta,”rinci Khalawi yang pernah bertugas di Sumatera Barat (Sumbar).
Sementara itu, khusus di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera 3 yang menaungi Provinsi Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau, sebanyak 7365 unit rumah dialokasikan tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp 147,3 miliar.
Kepala BP2P Sumatera 3 Zubaidi ST.MT mengatakan, Tidak semua kabupaten kota yang memperoleh program ini, namun diusulkan oleh pimpinan daerah setempat serta Anggota Komisi V DPR RI.
Bantuan ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperhatikan kondisi kesehatan rumah, estetika rumah yang dibangun, pencahayaan rumah yang memadai, serta kekuatan bangunan.
Sebaran provinsi yang memperoleh Program BSPS yakni Provinsi Sumbar peroleh 2870 unit rumah di 9 daerah, Provinsi Riau sebanyak 2355 unit rumah di 9 daerah, serta Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 2140 unit rumah di 5 daerah.
“Target kita tentu bagaimana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat. Syarat penerima bantuan adalah masyarakat MBR dengan pendapatan kurang dari Rp 2 juta. Kondisi rumah dinilai dari atap, dinding dan lantai yang tidak layak. Disamping itu juga diusulkan Pemda setempat dan Komisi V DPR RI. Semua usulan kami tampung lalu kami verifikasi ulang,”sebut Zubaidi
Lebih lanjut Zubaidi menerangkan, penerima program BSPS tahun ini mendapatkan insentif Rp 20 juta, dimana Rp 17,5 juta digunakan untuk membeli material dan Rp 2,5 juta digunakan untuk upah pekerja.
“BSPS merupakan program permberdayaan masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat. Meski dana Rp 20 juta tak cukup, namun sangat membantu perekonomian masyarakat. Dana yang diberikan semacam stimulus agar perekonomian mereka bisa bangkit. Artinya dengan adanya stimulus, masyarakat sekitar ataupun keluarga penerima yang kurang mampu bergerak bersama sama membantu hingga selesai bedah rumah,”jelasnya.
Hingga saat ini sebut Zubaidi, proses pelaksanaan pekerjaan masih dalam tahap penyusunan proposal. Namun begitu Surat Keputusan (SK) penerima bantuan sudah keluar, MoU dengan pihak bank juga sudah selesai, sehingga April ini sudah bisa memulai pekerjaan.
“Kita sudah bekerjasama dengan BNI untuk Sumbar dan Riau serta Bank Mandiri untuk Kepulauan Riau. Ditargetkan Bulan Juni dan Juli sudah selesai semuanya. Pekerjaan fisik dapat dipercepat, walaupun pekerjaan bisa terlaksana hingga Desember,”ucapnya dengan optimis.
Untuk tahun 2020, kata Zubaidi, pelaksanaan BSPS telah dilaksanakan dengan baik. Bahkan pelaksanaan BSPS di Payakumbuh mendapat penghargaan terbaik pertama di tingkat nasional.
“Ini terbukti kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berjalan dengan baik. Kabupaten kota juga banyak mengadopsi apa yang sudah dilakukan dan terbukti berhasil.Kedepan tentu kombinasi APBN dan APBD diharapkan berjalan lebih baik lagi,”tutupnya. (Ridho)