Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang sangat menggiurkan. Betapa tidak, fulus Rupiah mengalir deras ke saku-saku celana sang pengusaha, apabila usaha tersebut berjalan dengan lancar., kendati modal yang disalurkan cukup besar.
Tak pelak, Pemerintah pun juga kecipratan dari usaha pertambangan, sehingga menambah pemasukan daerah. Memang, sumbangan pendapatan daerah dari pertambangan tergolong tinggi, sehingga pemerintah sibuk mencari investor kian kemari, agar mau menginvestasikan dana mereka untuk usaha ini.
Pemasukan yang didapat dari usaha pertambangan pun diinvestasikan pula oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur serta menjalankan program strategis kerakyatan, agar kesejahteraan masyarakat meningkat.
Akan tetapi, dampak negatif dari kegiatan pertambangan juga sangat banyak didapat, apabila pemerintah sembrono dalam mengizinkan investor menjalankan usaha tersebut. Baik kerugian materil, non materil, atau nyawa menjadi taruhannya.
Di Sumatera Barat, selain penebangan hutan secara liar, kegiatan pertambangan menjadi momok menakutkan bagi pembangunan infrastruktur jalan nasional. Tak sedikit lokasi pertambangan berada sangat dekat di ruas jalan yang dikelola oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar.
Seperti kegiatan pertambangan di Nagari Koto Alam Kabupaten 50 Kota. Pertambangan batu di daerah tersebut berpotensi mengancam longsor badan jalan yang ada. Karena para penambang melaksanakan kegiatan penambangannya diduga memakai bahan peledak, yang membuat kontur tanah menjadi bergerak.
Lokasi tambang lainnya berada di Kelok Jariang yang berada di Bungus Teluk Kabung, pada ruas jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dengan Painan. Dua lokasi pertambangan didaerah sekitar yang baru dibuka memang belum terasa efeknya. Namun apabila terus menerus dilakukan usaha pertambangan ini, maka dikhawatirkan akan membuat usia ketahanan jalan menjadi lebih pendek.
Selain itu juga daerah Kelok Jariang yang saat ini tidak pernah longsor, kedepannya juga dikhawatirkan bakal membuat spot longsor baru, akibat rapuhnya tanah di sekitar wilayah penambang, karena daerah resapan air hilang. Bahkan saat ini tanah sudah mulai bertebaran dijalan yang membuat jalan menjadi menguning. Jika panas terik, tanah di jalan menjadi abu-abu yang berterbangan, yang pastinya mengganggu pengguna jalan.
Selanjutnya adalah lokasi pertambangan di Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Lokasi inilah usaha pertambangan banyak digarap oleh investor kelas kakap bertahun tahun lamanya. Bahkan dampak negatifnya sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar maupun di sekitar ruas jalan nasional itu sendiri.
Bahkan baru-baru ini, akibat kegiatan pertambangan membuat ruas jalan nasional sepanjang 30 meter amblas tak bersisa, yang membuat akses jalan dari Padang menuju Solok Selatan terputus selama beberapa minggu, Beruntung BPJN Sumbar sigap bertindak dengan action memasang jembatan darurat, guna menghubungkan kembali akses dimaksud.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian kepada Majalah Intrust usai meninjau bencana longsor di Lembah Gumanti mengatakan, apabila kegiatan pertambangan terus dilakukan disini, maka akan percuma infrastruktur jalan dibangun maupun dipelihara, karena akan terus mengalami kerusakan dan menghabiskan uang negara dengan sia-sia.
Oleh sebab itu, kiranya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali meninjau ulang izin pertambangan dilokasi Lembah Gumanti, ataupun di lokasi lain yang rawan dan kedepannya dapat menimbulkan musibah. Kapan perlu perusahaan yang menyalahi aturan dalam menjalankan usaha, ditutup saja.
“Apa gunanya hasil pertambangan yang didapatkan misalnya Rp 25 miliar, sementara kerugian yang ditimbulkan Rp 50 miliar. Disamping itu juga kesejahteraan masyarakat juga nihil dari hasil pertambangan ini. Lebih baik ditutup saja. Kan kasihan juga masyarakat merasakan dampak negatifnya. ,”pungkas Hedi Rahadian
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar Hery Martinus kepada Majalah Intrust mengatakan bakal mengkaji ulang kegiatan pertambangan yang berada di pinggir jalan.
Ia mengklaim sudah melakukan penutupan terhadap lokasi tambang yang berada di Lembah Gumanti, yang dikelola oleh PT Putra YLM, karena sudah menyebabkan kerusakan parah pada jalan nasional disekitar.
Selain itu juga satu lokasi tambang lainnya juga sedang ditutup, karena diperintahkan untuk memperbaiki drainase lahan, agar air yang dihasilkan dari usaha pertambangan maupun air hujan tidak merembes ke jalan nasional.
“Lokasi air dingin ini ada tujuh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan, namun hanya tiga yang beroperasi. Khusus PT Putra YLM sudah kita tutup dan sedang kita evaluasi lanjutan bersama tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan PU Solok. Sementara satu lagi juga sedang kita tutup dan perintahkan buat drainase, Satu titik lagi beroperasi seperti biasa,”kata Herry.
Lanjut Herry menerangkan, khusus kegiatan tambang di Kelok Jariang yang berada di Bungus Teluk Kabung, ada tiga IUP yang terbit. Dua sudah jalan dan satu lagi belum jalan. Dari dua yang sudah jalan, satu IUP akan kita tinjau izin lingkungannya, menunggu rekomendasi DLH untuk evaluasi UPLUKL.
“Ada beberapa kemungkinan akan kita lakukan untuk satu titik lokasi tambang. Tapi kemungkinan akan kita tutup, karena terlalu dekat dengan jalan, selain itu juga agar menjaga kondusifitas lahan,”terangnya.
Untuk lokasi tambang di Koto Alam Kabupaten 50 Kota lanjut dijelaskan Herry, Dinas ESDM Sumbar tidak bisa berbuat banyak, karena fungsinya hanya mengawasi saja. Apalagi izin lingkungannya dikeluarkan Pemkab 50 Kota, yang membuat tambang bisa berjalan.
“Kalau Kabupaten 50 Kota cabut izin lingkungannya, baru kita bisa bertindak menutup lokasi tambang yang meresahkan itu,”jelas Herry. (ridho)
