Take a fresh look at your lifestyle.

BP2JK Sumbar Bertekad Miliki Integritas Tinggi Guna Menghasilkan Kredibiltas Mumpuni

328

Terbentuknya Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) memberikan harapan baru bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agar senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan amanah yang telah diemban.

Dengan hadirnya BP2JK, diharapkan menjadi sebuah optimistis dalam pemberantasan korupsi, meminimalisir tindakan tindakan jahat yang dilakukan segelintir oknum, yang mencoba mencoreng kredibiltas yang selama ini dibangun insan PUPR.

Integritas tinggi untuk menghasilkan kredibilitas mumpuni disadari betul oleh Kepala BP2JK Sumbar Ir Nelson Hasibuan MT. Sebab hal tersebut menjadi suatu keniscayaan yang mesti dijaga dengan baik, kendati saat ini dalam masa transisi karena baru berdiri, serta berada ditengah keterbatasan dan menghadapi berbagai kendala yang muncul ke permukaan.

Untuk menjaga itu semua, Balai P2JK dikatakan Nelson senantiasa berjalan sesuai koridor merujuk pada Standar Operasional Prosedur (SOP), peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran menteri yang ada, maupun sesuai amanat undang-undang yang telah ditetapkan.

“Banyak kendala yang kita hadapi, baik dari sisi internal maupun eksternal. Akan tetapi integritas akan senantiasa kita jaga, agar menghasilkan krebilitas lelang yang mumpuni. Karena BP2JK dibentuk Menteri PUPR, dengan niat mulia meminimalisir perilaku korupsi,”jelasnya.

Nelson merinci, kendala internal yang dihadapi saat ini adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Disebabkan jumlah yang masih sedikit dan Pokja yang diambil berasal dari unor-unor yang ada.

Saat ini BP2JK memiliki lima orang tenaga inti, empat orang tenaga pendukung, satu orang dari BWS Sumatera V, dan tiga orang dari BPJN III Padang. Dengan jumlah terbatas, pastinya masih belum bisa bekerja kencang, karena SDM masih kurang, akibatnya terpaksa bekerja lembur.

Apalagi SDM yang berasal dari unor-unor, juga banyak tugas eksisting di tempat asal yang mesti diselesaikan. Tupoksi mereka pun masih dua kaki dan terlihat ambigu. Karena sifatnya masih di BKO kan sementara.

Disamping itu SDM unor yang ditempatkan di BP2JK sekarang juga dilanda kegamangan, antara memilih kerja disini atau kembali ketempat asal.

“Ini menjadi persoalan besar. karena mereka menganggap pengadaan lelang dua tiga bulan. Habis itu mereka mikir saya ngapain? Pikiran kedua mereka, apakah Balai P2JK berkelanjutan? Lalu mereka juga pasti mikir apa saya yang bisa saya dapatkan di BP2JK? ini yang menjadi pikiran mereka,”tukas Nelson.

Kendala lainnya adalah perihal kesejahteraan SDM di BP2JK. Kalau mereka berstatus Jabatan fungsional (Jafung), grade nya pasti turun, sehingga berpengaruh pada pendapatan tunjangan kinerja.

Menjaga kesejahteraan menjadi suatu keharusan jika ingin memiliki integritas tinggi. Kalau kesejahteraan sudah dipenuhi, krebilitas yang diharapkan pasti akan terbentuk dengan baik.

Khusus tantangan dari sisi eksternal diungkapkan Nelson adalah kencangnya pendekatan dan segala godaan-godaan dari penyedia jasa kontruksi terhadap staf-staf BP2JK. Hingga Juli ini saja, sudah 202 paket lelang yang dilaksanakan BP2JK dari tiga balai yang ada di Sumbar.

“Sudah banyak penyedia lelang yang mengontak saya untuk mengajak bertemu. Namun tidak saya hiraukan, demi menjaga integritas itu tadi. Namun jika mereka memaksa untuk bertemu, saya melarang mereka untuk datang keruangan saya secara pribadi. Saya maunya pertemuan itu disaksikan banyak orang,”tuturnya.

Pihaknya memprediksi pada tahun 2020 nanti godaan yang diterima bakal semakin kencang. Mengingat paket lelang diprediksi banyak berkurang, karena tahun 2020 bukan lagi tahun politik.

“Ketika jumlah paket lelang berkurang, tentu kue pembagian menjadi sedikit dan penyedia jasa pasti menghalalkan segala cara, agar bisa mendapatkan proyek. Makanya godaan yang akan kita terima semakin deras,”ungkapnya

Ia juga berharap, Balai P2JK bukan menjadi trouble maker bagi balai yang ada, dalam memproses lelang berbagai paket pekerjaan.

Sementara itu Dirjen Bina Kontruksi Syarif Burhanudin menghimbau kepada 34 Balai P2JK serta Pokja, pada tahap proses pelelangan, harus efektif dan efisien mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, serta dilakukan secara adil, tidak diskrimatif dan bersaing.

Dengan demikian, pengadaan barang/jasa akan berlangsung secara efektif, efisien dan akuntable. Sehingga output pengadaan jasa konstruksi tepat waktu dan tepat mutu.

“Sesuai arahan Bapak Menteri PUPR bahwa Pokja juga harus kredibel/profesional, dapat dipercaya, cepat dan jangan takut melangkah. Keberadaan ULP/Pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019” Pungkas Syarif.

Syarif mengingatkan agar seluruh Balai P2JK dapat memegang integrasi penuh dalam mengemban tugas yang mulia ini, kunci utama dengan melakukan koordinasi dengan pusat menjadi modal dalam menghadapi kesulitan, agar tidak terjadi kegagalan pada tahap proses pelelangan.(ridho/wil)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.