Jakarta – DI tengah Pandemi COVID-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mencapai target pembangunan infrastruktur, guna membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui peningkatan belanja negara.
Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama masa pandemi adalah pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan (food estate).
Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, Food and Agriculture Organization (FAO) telah mengeluarkan peringatan akan terjadinya krisis pangan akibat Pandemi COVID-19.
“Untuk menghadapi tantangan ini, Kementerian PUPR melaksanakan pengembangan dan pengelolaan food estate berkelanjutan, untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Webinar Indonesian National Committee On Irrigation And Drainage (INACID)/ Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase (KNI-ID) , Sabtu (27/2/2021).
Dikatakan Basuki, saat ini Kementerian PUPR tengah mengembangkan food estate seluas 165.000 ha di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu, telah diprogramkan kegiatan pengembangan food estate di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
Basuki mengatakan, food estate merupakan arahan Presiden Joko Widodo sebagai prioritas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui ketahanan pangan Nasional.
Dalam pengembangannya, tentu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Secara garis besar tantangan tersebut meliputi tata kelola air, ekonomi masyarakat, lingkungan, kelembagaan dan pembiayaan.
Di masing-masing lokasi pengembangan food estate pasti memiliki karakter dan tantangan yang berbeda-beda. Di Kalimantan Tengah pihaknya merevitalisasi lahan eks-PLG yang bukan lahan gambut, tetapi alluvial seluas 165.000 ha. Itu semua butuh tata kelola air yang sangat detail dan akurat dengan memprioritaskan penanganan drainasenya ,sehingga lahan tidak tergenang dan bisa ditanami.
“Sementara di Sumatera Utara dan NTT yang merupakan lahan kering di fokuskan ke irigasinya menggunakan gun sprinkler. Dibutuhkan pemikiran dan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapat solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan di lapangan,” ujar Basuki.
Basuki berharap melalui webinar ini dapat menjaring pemikiran dan merumuskan solusi untuk tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada pengembangan food estate di berbagai wilayah.
“Pembicara dan peserta dalam webinar yang berasal dari berbagai kalangan diharapkan dapat mencari solusi yang terbaik atas tantangan mewujudkan pengembangan dan pengelolaan food estate yang berkelanjutan, untuk dilaksanakan di lapangan secara cepat dan akurat mengingat target pelaksanaan food estate hanya 2 tahun. Semoga rumusan rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan pengembangan food estate yang berkelanjutan” tambah Basuki.
Di samping webinar, akan dilaksanakan Kongres KNI-ID 2021 pada hari minggu 28 Februari 2021. Menteri Basuki berharap pengurus dan anggota dapat memilih ketua yang mampu membawa KNI-ID menjadi organisasi yang profesional dalam menghadapi tantangan pengelolaan dan pembangunan irigasi dan drainase di Indonesia. (*)