Padang – Pembangunan jalan tol merupakan program nasional yang secara pusat langsung dikomando oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan nya dikontrol, diawasi serta dikawal melalui Kementerian PUPR. Kapolri dan Makamah Agung ikut mendorong investasi pembangunan jalan tol berjalan dengan lancar dan sukses.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno sebagai pembicara sekaligus Narasumber dalam acara Webinar Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan tema Tantangan dan Strategi Investasi Pembangunan Jalan Tol di Era New Normal, di Rumah Dinas Gubernur, Jum’at (7/8/2020).
Acara tersebut diikuti oleh Ir. Yul Ari Pramuraharjo, M.Si Direktur Strategi Korporasi HCM PT. PP (Persero) Tbk, kemudian Dr. Brian Pratistha, S.E., M.M, Dosen FEB UMJ ASN LAPAN serta Moderator Dr. Ir. Eddy Irsan Siregar, MM Dosen FEB UMJ, Peserta Dosen, Peneliti, Mahasiswa, Investor, dan para peserta Webinar.
Irwan menyebutkan l, ruas jalan tol dari Padang ke Pekanbaru panjang keseluruhan sekitar 240 Km. Dari semua seksi, seksi I Padang menuju Sicincin agak lambat prosesnya, karena saat ini masih tahap pembangunan.
“Untuk sekarang ada dua tahap yang sedang diproses pembebasan lahan serta perkerasan jalannya, yaitu tahap satu 0-4 km dan tahap kedua 4-36 km,” kata Irwan Prayitno.
Irwan Prayitno juga mengatakan, dukungan jalan tol tersebut sangat jelas bagi Sumatera Barat, bertujuan sebagai pengembangan infrastruktur yang ada. Mengingat bagian daerah pantai Barat jauh dari pertumbuhan ekonomi dibandingkan di Timur Sumatera dengan adanya Selat Malaka dan beberapa yang ada bersebelahan dengan Lautan Hindia.
“Jadi sangat penting pembangunan infrastruktur jalan tol bagi Sumatera Barat, karena tembus ke kawasan Timur Sumatra sehingga bisa menggerakkan ekonomi di daerah pantai barat, otomatis akan mendorong investasi sebagai bagian dari modal untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi daerah di Sumbar,” ungkapnya.
Irwan Prayitino juga katakan, ada beberapa hal yang menjadikan hubungan selain pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, karena daerah barat secara umum ekonominya agraris, yaitu daerah wisata yang mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai destinasi wisata.
Gubernur Sumbar menjelaskan, lahan yang terpakai untuk pembangunan jalan tol tersebut banyak berada di tanah ulayat yang diatur oleh Ninik Mamak yang dituakan dalam suatu kaum tersebut. Inilah yang mengatur persoalan hingga tidak bisa tuntas cepat.
Ini adalah sebuah dinamikan persoalan kelanjutan pembangunan jalan tol di Sumbar. Dan saat ini dengan adanya undang-undang pertanahan yang baru, kegiatan ganti rugi tanah pembangunan dapat meletakan uang di pengadilan sesuai proses hukum yang berlaku.
” Saat ini strategi dilakukan demi kelanjutan jalan tol tersebut. Pemprov melakukan kerjasama dengan Pemkab dan pemko agar dapat tersedianya lahan jalan tol. Selain itu pemerintah akan membangun jaringan jalan tol lintas Sumatera yang dipadukan dengan jaringan multi moda, pelabuhan samudra, bandara dan jaringan kareta api,” kata Irwan Prayitno.
Manfaat jalan tol juga dapat mengembangkan komoditas unggulan kelapa sawit, kakao karet, dan kopi serta hilirisasi komoditas unggulan sebagai transportasi komoditas. Adanya jalan tol akan dapat mengembangkan potensi pariwisata dan akses jaringan jalan tol sebagai penggerak ekonomi lokal serta dapat memperkuat konektivitas jaringan logistik regional Sumatera.(*)
