Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dipercaya Presiden RI Joko Widodo pada periode 2019-2024 untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pada periode Kabinet Indonesia Maju kali ini, Menteri Basuki akan didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo yang merupakan putera asli Papua.
Presiden Jokowi mengatakan, penunjukkan putera asli Papua sebagai Wakil Menteri PUPR bertujuan untuk mengawal pembangunan di Indonesia bagian Timur. “Beliau (John Wempi Wetipo) akan jadi Wamen PUPR, terutama dalam pengawasan proyek infrastruktur yang banyak sekali di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur,” ujar Presiden Jokowi.
Usai pelantikan, Wamen PUPR John Wempi Wetipo mengatakan, ada tiga hal penting yang Presiden Jokowi sampaikan kepada dirinya. Pertama, untuk beberapa infrastruktur yang belum tuntas dikerjakan agar dilakukan pengawasan yang lebih baik.
“Sehingga penjabaran visi misi Presiden terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat dituntaskan dan bisa dilanjutkan dengan program baru di periode 2019-2024 ini,” ujar Wamen John.
Selain itu, menurut John, penunjukkan dirinya sebagai Wakil dari Menteri Basuki terkait upaya memacu pertumbuhan pembangunan di wilayah Timur Indonesia, seperti di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
“Ketiga, Bapak Presiden berpesan kepada saya yang mewakili masyarakat Papua, agar dapat memberikan warna tersendiri di Kementerian PUPR, dan untuk bergandengan tangan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dari sisi infrastruktur. Presiden meminta agar infrastruktur yang dibangun dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
John menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya sebagai putra asli Papua untuk menjadi Wakil Menteri PUPR.“Saya berharap amanah Bapak Presiden ini dapat saya laksanakan dan saya pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Wamen John.
Seperti diketahui, pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemerintah Jokowi sejak Kabinet Kerja 2015-2019, tidak hanya bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa.
Untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kementerian PUPR membangun bendungan dan embung untuk mengatasi krisis air yang dialami beberapa provinsi seperti Kaltim, Kaltara, NTT dan NTB.
Pembangunan kawasan perbatasan juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam 4 tahun terakhir. Pembangunan jalan perbatasan RI-Timor Leste di NTT sepanjang 176,2 Km telah rampung. Jalan perbatasan di Kalimantan dari panjang 1.906 Km telah tembus 1.692 Km. Di Papua, jalan perbatasan sudah tembus 909 km dari total 1.098 Km.
Selain konektivitas di perbatasan, Kementerian PUPR pada masa kabinet kerja telah menyelsaikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni Aruk, Entikong dan Badau di Kalimantan, Wini, Motaain dan Motamasin di NTT dan Skouw di Papua.
Kementerian PUPR juga membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program rumah khusus, bantuan stimulan rumah swadaya, rumah susun dan PSU. Misalnya rumah khusus yang dibangun bagi penduduk di Asmat, para pengungsi ex timtim di Belu dan rumah nelayan di berbagai wilayah.
Pembangunan kota-kota di luar Pulau Jawa juga untuk melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang telah membangun fondasi pembangunan yang lebih tangguh, lebih produktif, dan merata.
Fondasi bagi pembangunan Indonesiasentris, bukan jawasentris, salah satunya dalam percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. (*)
