Pemerintah Kota Padang meminta bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menanggulangi abrasi pantai. Ada beberapa titik di Pantai Padang yang bahkan belum mempunyai batu grip untuk menahan abrasi. Salah satunya titik paling kerap terjadi di daerah Koto Tangah.
Pemko Padang pun mengundang Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko untuk membantu permasalahan yang selama ini kerap melanda Kota Bingkuang tersebut, pada 6 Februari 2023 lampau.
Pada saat itu, Walikota Hendri Septa menyatakan bahwa masyarakat Kota Padang sangat menunggu gebrakan baru dari Kementerian PUPR khususnya Dirjen SDA dalam rancangan jangka panjang untuk mengantisipasi abrasi di sepanjang Pantai Padang.
“Pemerintah Kota Padang selalu mewaspadai kondisi pengikisan pantai yang kerap terjadi di Pantai Padang. Harus ada perhatian dari kita semua, kita harus bersama-sama mengantisipasi. Batu grip ini lambat laun akan menimbulkan kekhawatiran,” katanya.
Bak gayung bersambut, Jarot Widyoko pun mengabulkan permintaan Pemko Padang ini dengan mengucurkan dana APBN sebesar Rp 14.2 miliar lebih terkontrak dengan supervisi Rp 800 juta, untuk penanganan abrasi pantai di dekat Mesjid Al Hakim.
Pekerjaan penanganan Abrasi Pantai Padang tahun 2023 dilaksanakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V sepanjang 500 meter dengan panjang mengarah kelaut paling jauh 10-15 meter, dengan pekerjaan mulai terkontrak 4 Mei 2023 dan berakhir pada Desember mendatang. Pekerjaannya dilakukan oleh rekanan yang sudah punya pengalaman mentereng, yakni PT Inanta Bhakti Utama.
Kepala BWS Sumatera V Dian Al Ma”ruf didampingi Kasatker PJSA IAKR Yusma Elvita dan PPK Sungai Pantai I Idris mengatakan, pekerjaan penanganan Pantai Padang sudah mulai dilaksanakan dengan lancar. Meskipun ada sedikit kendala pada awal pelaksanaan.
Kendalanya sebut Dian, karena baru keluarnya surat rekomendasi izin prinsip dari Kementerian Kelautan perihal pemakaian ruang laut sembari memastikan material batuan tersedia dengan cukup. Apalagi pihaknya tidak ingin nanti pada saat pelaksaan, material habis.
Untuk material batu yang dipakai kata Dian, memiliki berat diatas 1 ton dengan berar jenis kekerasan batu 2,5 ton per meter kubik. Jenis batu pantai ini digunakan, agar batu bisa menahan tekanan ombak dalam kondisi apapun.
“Kementerian Kelautan baru mengeluarkan izin prinsip Akhir Mei kemarin. Setelah keluar, baru awal Juni kita buat Direksi Kit dan mulai memobilisasi alat dan material. Untuk material awal, kita stok 2000 kubik terlebih dahulu,” jelasnya.
Kasatker PJSA IAKR Yusma Elvita mengatakan, untuk desain penanganannya sudah sesuai saran teknis dari Balai Teknik Pantai. Jika semula ada tiga alternatif yang ditawarkan, seperti memakai beton, memakai tetrapod, maupun batu polder, melihat dari nilai kontrak rekanan, akhirnya dipilih memakai batu polder.
“Memakai batu polder kualitasnya baik dan stok batunya juga banyak serta mengeluarkan biaya yang tidak mahal. Namun jika memakai tetra pod maupun beton kualitas bagus, tapi mahal. Namun demikian, apapun jenis pekerjaannya, kita tetap.mengutamakan kualitas pekerjaan,” ucapnya menggaransi
Untuk stok material batu polder kata Yusma Elvita, PPK Sungai Pantai sudah melakukan pengecekan stok material yang dimiliki oleh rekanan. Ia pun memastikan bahwa material yang dipakai memiliki legalitas yang jelas, karena lokasi material sudah dilakukan pengecekan saat pengambilan.
“Batu tersedia lengkap. Sudah survei beberapa tempat materialnya. Perkiraan kita, deposit material sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah untuk material tidak ada lagi kendala. Sehingga pekerjaan bisa kita laksanakan dengan baik,”tuturnya.
Guna memastikan mutu pekerjaan tetap terjaga, pihaknya pun juga melakukan pengecekan berkala setiap pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan. Baik itu pengecekan material yang sampai ke lokasi pekerjaan yang senantiasa ditimbang sebelum dipasang, ataupun pengecekan saat pemasangan batu tersebut.
“Agustus mendatang kita evaluasi paket pekerjaannya, apakah sudah sesuai progres pekerjaannya menurut jadwal yang telah ada, ataukah ada mengalami keterlambatan. Namun yang pasti, pekerjaannya tidak boleh lewat dari 31 Desember,” pungkasnya. (Ridho)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.