Take a fresh look at your lifestyle.

Kepastian Hukum Dugaan Penyimpangan Pembangunan Labor Olahraga UNP Masih Mengambang

444

Padang – Stakeholder Universitas Negeri Padang dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya saat ini menunggu kepastian hukum, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan negeri (Kejari) Padang, terkait dugaan penyimpangan dana pembangunan laboratorium olahraga kampus setempat.

Tidak ada progres kemajuan penyelidikan dari Kejari Padang untuk mengungkap kasus yang telah merugikan keuangan negara dari proyek infrastruktur itu senilai Rp 16.522.360.000. Artinya penyelidikan masih mengambang.

Saat ini Kejari Padang masih menunggu hasil penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh tim ahli ke Laboratorium Olahraga Universitas Negeri Padang (UNP), sekaligus mengambil beberapa sampel bahan bangunan yang dipakai untuk penyangga gedung tersebut.

Namun setelah dua bulan lebih berlalu, saat tanda – tanda hasil penyelidikan lapangan yang dilakukan tim ahli ke “hambalang” UNP tersebut tak muncul jua ke permukaan. Adakah yang mempengaruhi kinerja dari tim ahli ini, sehingga lama keluar hasilnya?

Apakah menunggu pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) selesai terlebih dahulu?
Ataukah karena adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejari Padang yang dipimpin Kajari Ranu Subroto dengan Rektor UNP Prof Ganefri baru-baru ini? Entahlah.

Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Ranu Subroto melalui pesan whats app meminta kepada wartawan untuk bersabar, karena proses penyelidikan masih berlanjut.

“Sabar saja, kalau sudah ada hasilnya pasti saya rilis. Kejari masih menunggu audit dari tim ahli Universitas Andalas. Kalau wartawan punya canel, bantu kami agar hasil audit cepat keluar,” Kata Ranu.

Ia memastikan kendati saat ini jalinan kerjasama dilakukan dengan UNP yang tertuang dalam MoU, namun penyelidikan kasus berjalan dengan profesional.

“Kita profesional, kalau ada oknum walaupun sudah MoU tetap kita tindak oknum yang salah gunakan kewenangan itu,” ucap Ranu dengan tegas kepada media.

Seperti diketahui, terbongkarnya dugaan penyimpangan proyek pembangunan Laboratorium Olahraga UNP  berkat laporan masyarakat. Ini berawal, kecewanya Adi nama pendek sang mandor yang mengawasi proyek tersebut. Sebab, kontraktor, PT Bangun Cipta Andalas Mandiri teganya memakan hak kuli bangunan yang kerja dari pagi hingga petang.

Karena tidak dibayar gaji perkerja bangunan, tentu mereka merengsek dan mencari sang mandor yang bertanggungjawab terhadap proyek itu. Sementara, pihak kontraktor lepas tangan.

Sedangkan, kronologis gagalnya proyek pembangunan laborariun olahraga UNP tahun 2019 tersebut, pihak UNP melakukan perkerjaan jasa kontruksi pembangunan gedung labor olahraga, bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU) Univesitas, dengan nilai anggaran sekitar Rp16 miliar lebih.

Proses pelelangan proyek tersebut dilakukan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Univesitas Negeri Padang. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Bangun Cipta Andalas Mandiri dengan masa kerja 180 hari, perkerjaan mulai terhitung pada 10 Januari 2019.

Namun dalam perjalanan rupanya melebihi batas waktu 180 hari kerja. Bahkan sudah diberi tenggat waktu tidak juga selesai. Ketika dilihat dilapangan bangunan tersebut baru mencapai sekitar 62 persen. Diduga terdapat penyimpangan dimana spesifikasi tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Kuat dugaan, proyek infrastruktur senilai Rp 16.522.360.000 menjadi bancakan sejumlah oknum, sehingga pelaksanaan pembangunan tak kunjung selesai.

Mirisnya, pembangunan labor olahraga UNP ini dilakukan diatas aset kolam renang loncat indah yang belum diputihkan oleh pihak kampus. Sehingga memiliki potensi tambahan kerugian keuangan negara. Untuk itu, Kejaksaan langsung gerak cepat mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

Pengumpulan bukti-bukti serta keterangan saksi pun dilakukan secara maraton oleh Kejaksaan. Sejumlah saksi sudah diperiksa yaitu, Wakil Rektor II UNP Prof Syahril, Afhalisma selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  Devi Yunita Bendahara PPK, Konsultan Pengawas, serta Konsultan Pelaksana. Baru-baru ini, Kejari memanggil Kabag Umum, Suhardi dan Kasubag Keuangan UNP, Yudi Satria Pangarso.(tim)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.