Bukittinggi – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyoroti hasil rapat evaluasi dengan balai-balai kementerian di Provinsi Sumbar yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Balai-balai tersebut terkendala banyaknya aksi premanisme di setiap lokasi program infrastruktur maupun program lainnya dari Pemerintah Pusat yang mereka gulirkan di Sumbar.
Kondisi ini berdampak mengganggu kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di Provinsi Sumbar.
Dampak lainnya, balai-balai menjadi malas membawa uang untuk program dan kegiatan pemerintah pusat ke Provinsi Sumbar. Sehingga dana yang masuk ke daerah juga menjadi berkurang.
Persoalan ini menurutnya, harus sikapi dengan serius. Mahyeldi Ansharullah meminta Satpol PP Provinsi Sumbar dan Kesbangpol Provinsi Sumbar harus menurunkan intelijennya ke daerah-daerah rawan yang disampaikan pihak instansi balai-balai kementerian di Sumbar.
“Kalau memang aksi premanisme itu mendapatkan bekingan dari oknum, kita akan koordinasikan dengan penegak hukum,” kata Mahyeldi Ansharullah, saat memimpin Rapat Realisasi APBD Provinsi Sumbar TA 2021, di Bukittinggi, Selasa (23/11).
Mahyeldi Ansharullah menyebut, pada 2021 sudah ada pertemuan dengan beberapa Kementerian seperti, Bappenas, Kementerian PUPR, Menko Maritim dan Investasi. Semuanya harus ditindaklanjuti.
“Tapi OPD jangan hanya pandai meminta, alokasikan dulu anggaran di daerah sebagai bentuk keseriusan, baru minta tambahan ke pemerintah pusat,” tegasnya.
Pada tahun 2022 ia memberi pekerjaan rumah pada seluruh OPD untuk bisa membawa gubernur bertemu dengan menteri yang berkaitan langsung dengan OPD tersebut, dalam rangka mengupayakan dana pusat turun ke daerah.(*)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.