PADANG — Menuju prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024 di Indonesia, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ka Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa melaksanakan Rapat Koordinasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 bersama Gubernur se Indonesia, melalui zoom meeting di daerah masing-masing, Selasa (23/2/2021).
Hadir mendampingi Pj. Gubernur Sumatera Barat, Dr. Hamdani, MM, M.Si, AK yaitu Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri, SE. Ak. MM. CFrA dan pejabat eselon III Lingkup Bappeda.
Pada rapat koordinasi itu, masing-masing Kepala Daerah diminta untuk menjelaskan beberapa usulan proyek, yang sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan kepada seluruh Bappeda dalam rangka Penajaman Rencana Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang akan dilaksanakan di daerah tahun 2022.
Pj. Gubernur Hamdani lalu memaparkan Proyek Prioritas Provinsi Sumbar Dalam Mendukung Pelaksanaan Major Project Dan Proyek Nasional. Isu strategis ditentukan berdasarkan permasalahan yang ada di provinsi Sumbar dan sesuai dengan hasil pembahasan pada saat Pra Rakorgub.
Dalam hal itu Sumatera Barat mengusulkan 9 (sembilan) proyek prioritas. Dari sembilan proyek tersebut, 2 (dua) dukungan untuk pelaksanaan Proyek Utama dan 7 (tujuh) dukungan pelaksanaan prioritas nasional, yaitu:
- Pembangunan jalan Trans Mentawai ruas Sigapokna – Labuhan Bajau sepanjang 17,95 km
- Penyediaan air baku di daerah 3 T (tertinggal, terluar dan terdepan) dan kawasan strategis Daerah Pengembangan Pariwisata (DPP) Padang Bukittinggi
- Pembangunan ruas jalan Bunga Tanjung – Teluk Tapang sepanjang 31,4 km dan 5 buah jembatan.
- Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kepulauan Mentawai berupa pengadaan kapal antar Pulau Tipe Ro-Ro (300-500 GT, 150-200 Seat) sebanyak 4 unit.
- Pembangunan Jalan Padang Aro – Lubuk Malako – Abai Sangir – Sei Dareh.
- Pembangunan Panorama Flyover I Sitinjau Lauik sepanjang 2,6 km
- Pembangunan jalan Pasar Baru Alahan Panjang sepanjang 7,46 km
- Penyusunan Detail Engineering Design (DED) akses Jalan Teluk Tapang ke Sumatera Utara
- Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
Dalam sembilan usulan tersebut Hamdani menjelaskan satu persatu urgensi dan dampaknya. Seperti Pembangunan Jalan Trans Mentawai Ruas Sigapokna – Labuhan Bajau bisa menghubungkan akses jalan darat ke Pelabuhan Regional Labuan Bajau, bahkan membuka akses keterisoliran ke wilayah barat melalui Desa Sigapokna. Tentunya akses perekonomian masyarakat yang memiliki potensi yang cukup besar, terutama sektor pertanian dan perkebunan untuk dikembangkan.
“Tentunya dengan membuka jalan baru itu bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan mendukung pengembangan Siberut sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),” kata Hamdani.
Penyediaan Air Baku di daerah 3T dan Kawasan Strategis DPP Padang Bukittinggi merupakan usaha untuk peningkatan akses air minum untuk mendukung pengembangan pariwisata di DPP baru Bukittinggi – Padang sebagai salah satu motor penggerak pengembangan lokal.
Sementara itu, untuk ruas jalan Bunga Tanjung-Teluk Tapang merupakan kewenangan pusat yang sampai saat ini belum bisa dilewati, karena masih membutuhkan 5 jembatan dan jalan sepanjang 31,4 km. Pembangunan jalan tersebut dampaknya bisa mengurangi Biaya Logistik Sektor Perkebunan Sawit, karena di daerah tersebut masyarakat banyak sebagai petani sawit. Selain itu juga menghindari kerusakan jalan nasional.
“Pembangunan 5 jembatan dan jalan sepanjang 31,4 km (minimal jalan sirtu) membutuhkan anggaran Rp.150 miliar (untuk sirtu), dan jembatan sebesar Rp.70 miliar sehingga jalan dapat dilewati,” sebutnya.
Untuk pembangunan kapal penyeberangan perintis Kepulauan Mentawai, Hamdani mengatakan sangat penting, karena menghubungi akses pulau dan antar pulau. Apalagi masih rendahnya frekuensi layanan angkutan laut reguler antar pulau. “Ini sangat membantu masyarakat Sumbar yang berada di daerah kepulauan, baik sebagai mobilitas serta angkutan barang dan jasa, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat,” tukas Hamdani.
Lanjut ia menjelaskan, untuk pembangunan jalan Simpang Padang Aro – Lubuk Malako – Abai Sangir – Sei Dareh, merupakan feeder jalan lintas tengah Sumatera (Ruas Batas Dharmasraya – Sei. Dareh – Junction Koto Baru (N.015 dan N.016)) – Jalan SP. Padang Aro – Batas. Jambi (N.055). menghubungkan Solok Selatan dengan Dharmasraya.
Berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Tahun 2018 BPS termasuk daerah dengan tingkat kesulitan sangat tinggi (Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan variabel dari Pelayanan Dasar, Kondisi Infastruktur, Transportasi dan Komunikasi. “Sehingga banyak desa tertinggal, akibat jalan rusah. Trase jalan itu hampir tidak bisa dilalui oleh kendaraan,” ucapnya.
Pembangunan trase jalan SP. Padang Aro – Lubuk Malako – Abai Sangir – Sei Dareh sepanjang 115 km dan 5 jembatan 2 membutuhkan anggaran 382 miliar.
Selanjutnya untuk Pembangunan Flyover Panorama I Sitinjau Lauik. Jalan ini merupakan jalur padat logistik lintas tengah sumatera. Daerah Sitinjau Lauik merupakan daerah rawan Kecelakan (DRK). Jumlah kejadian kecelakaan selama periode 2016-2020 sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang. luka berat 9 orang, luka ringan 111 orang (data Polresta Padang). Kendaraan Bermotor sering lepas kendali (out of control), terutama Angkutan Berat (Truk). Hampir setiap hari kendaraan berat terjadi kegagalan mendaki, karena tanjakan terjal dan panjang. Ditambah dengan radius tikung terlalu sempit dan tanjakan dan turunan terlalu terjal dan curam.
“Dengan dibangunnya Flyover itu, bisa menurunkan angka kecelakaan, mengurangi kemacetan. Bagi pengendara pun menimbulkan rasa aman dan nyama berlalu lintas,” jelasnya lagi sambil menyebutkan pembangunan Flyover Panorama I Sitinjau Lauik sepanjang 2,6 km membutuhkan anggaran sebanyak Rp.1,1 triliun.
Pembangunan Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang merupakan Feeder jalan lintas barat Sumatera (Ruas Bts. Kota Padang – Bts. Kota Painan) – Jalan Nasional Lubuk Selasih – Surian. Jalan ini bisa memperpendek jarak tempuh perjalanan (menghemat waktu + 3 jam) dan mengurangi biaya operasional kendaraan. Selain itu bisa juga meningkatkan penjualan komoditi unggulan masing-masing daerah. Pembangunan jalan Pasar Baru Alahan Panjang sepanjang 7,46 km membutuhkan anggaran 126 miliar.
Sementara untuk akses jalan Teluk Tapang – Perbatasan Sumatera Utara bisa memanfaatkan Pelabuhan Teluk Tapang sebagai Pelabuhan Pengumpul, ekspor hasil perkebunan sawit dan hasil kebun lainnya di wilayah Kab Mandailing Natal (Sumut) dan Pasaman Barat (Sumbar).
Karena melibatkan dua Provinsi, maka semua dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan diharapkan disusun oleh Kementerian PU. Apalagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mandahiling Natal, dan PTPN IV yang pada prinsipnya setuju untuk dilakukan pembangunan jalan. Selain itu juga sudah dilakukan survei jalan oleh Pemkab Pasaman Barat.
Kemudian yang terakhir untuk percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Hamdani mengatakan Pemprov Sumbar berupaya penanggulangan masalah gizi spesifik untuk menurunkan stunting dimulai dari gizi ibu selama kehamilan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pemprov dan Kabupaten fokus terhadap kasus Stunting, melalui fasilitas kesehatan yang ada di daerah dan siap memberikan makanan tambahan dan makanan pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) melalui pelatihan Kader dan kelas Parenting bagi orang tua. Hal ini bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan menurunkan prevalensi stunting Peningkatan Gizi Ibu Hamil Dan Bayi di bawah dua tahun
Sebagai penutup Pj. Gubernur Sumbar ini berharap Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa memberikan support penuh untuk pembangunan Sumbar. “Oleh karena itu, kami minta support maksimal dari Bapak Menteri, agar usulan pembangunan di Sumbar dapat disetujui,” tutupnya. (*)