Sebanyak 74 Persen Jumlah Paket Pekerjaan di Kementerian PUPR Untuk Badan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2019 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 110,7 triliun, ditambah anggaran penanganan jalan nasional dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Availaibility Payment  (KPBU-AP) sebesar Rp 5,1 triliun.

Dari jumlah Rp 110,7 triliun tersebut, jumlah paket kontraktual termasuk kontrak Multi Years Contract (MYC) sebanyak 8.755 paket dengan nilai Rp 88,5 triliun, dihitung dari progres lelang hingga 24 Maret 2019.

Perinciannya paket terkontrak sebanyak 3.462 paket (39,5% dari jumlah paket) dengan nilai Rp 49 triliun (55,4% dari pagu). Sisanya 5.293 paket senilai Rp 39,5 triliun dalam proses lelang sehingga progres ini akan berubah setiap harinya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama DPR RI mengenai Pelaksanaan Aggaran TA 2019 Triwulan I di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (25/3/2019) mengatakan, pihaknya sebagai pembina jasa konstruksi nasional juga mendengarkan aspirasi masyarakat jasa konstruksi untuk meningkatkan kemampuan kontraktor dan konsultan kecil dan menengah.

Sehingga dengan kebijakan pemaketan pekerjaan di Kementerian PUPR, jumlah paket pekerjaan lebih banyak untuk klasifikasi badan usaha kecil menengah. Dengan kebijakan ini maka pengusaha kecil dan menegah di daerah mendapat porsi lebih banyak. Untuk jasa konstruksi, kontraktor besar tidak boleh ikut pelelangan untuk pekerjaan di bawah Rp 100 miliar.(perincian dibawah)

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis juga dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Turut hadir mendampingi Menteri PUPR yakni para pejabat Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian PUPR.

Menteri Basuki juga menginstruksikan kepada seluruh Direktorat Jenderal untuk mempercepat pelelangan tahun 2019 manfaat pekerjaan fisiknya bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya pada pekerjaan infrastruktur kerakyatan.

Seluruh program harus dipastikan berjalan dengan baik dan maksimal, serta melakukan pemantauan secara berkala serta stop pemborosan, dan memastikan untuk kepentingan rakyat

Anggaran program infrastruktur kerakyatan di Kementerian PUPR sebesar Rp 9,2 triliun sudah berjalan dan terus bergulir di daerah. Anggaran tersebut digunakan untuk 7 program, yakni Pembangunan Jembatan Gantung Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) terhadap 900 desa dengan realisasi anggaran Rp 2,02 triliun, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 206.500 unit sebesar Rp 4,29 triliun.

Selanjutnya program penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 9000 kecamatan senilai Rp 0,54 triliun, penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebanyak 1,193 kelurahan serapan anggaran Rp 0,28 triliun.

Seterusnya penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) terhadap 5.323 desa dengan anggaran Rp 0,96 triliun, dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) sebanyak 809 lokasi sebesar Rp 0,32 triliun.(*)

Pembagian 2774 Paket Pekerjaan Konsultansi dengan Nilai Pagu Rp 9.9 Triliun ;

< Rp 1 miliar = 1148 paket untuk usaha kecil. Total Rp 703 miliar. Presentase 42 persen.

Rp 1 miliar – Rp 2.5 miliar = 869 paket untuk usaha menengah. Total dibagikan Rp 1.4 triliun. Presentase 32 persen.

> Rp 2.5 miliar = 727 paket untuk usaha besar. Total pembagian Rp 7.8 triliun. Presentase 26 persen.

Pembagian 5552 paket pekerjaan kontruksi Dengan Total Rp 131.8 triliun

<Rp 10 miliar = 3954 paket dengan Total Nilai 10.8 triliun. Presentase 71 persen.

Rp 10 miliar – Rp 100 miliar = 1226 paket dengan Total Rp 32,2 triliun. Presentase 22 persen

>Rp 100 miliar = 372 paket dengan total Rp 88.8 triliun. Presentase 7 persen