Sinergitas antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tak perlu diragukan lagi. Sinergitas yang sudah dibangun sejak beberapa dekade belakangan, dilaksanakan secara berkesinambungan, guna meminimalisir risiko bencana secara bersama.
Sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah cincin api dan juga negara seismik aktif, Indonesia secara konstan menghadapi risiko bencana alam baik berupa gempa, letusan gunung api, abrasi pantai dan bencana banjir.
Oleh karena itu, sinergitas yang terjadi antara kedua belah pihak memainkan peranan penting bagi bangsa dan negara. Supaya pencegahan maupun dampak yang terjadi dengan adanya bencana, dapat segera teratasi dengan baik.
Melalui sinergi itu, Kementerian PUPR diberikan wewenang melaksanakan pembangunan infrastruktur kebencanaan, untuk mengurangi dampak negatif bencana kepada masyarakat, sesuai dengan usulan dari BNPB maupun dari program Kementerian PUPR sendiri.
Infrastruktur yang di bangun PUPR untuk pencegahan bencana antara lain, membuat Sabo Dam di sungai untuk mengantisipasi lahar gunung merapi, membangun Sabo Dam pengendali banjir, membuat breakwal/sea wall antisipasi abrasi, membuat jembatan bailey, membuat shelter Tsunami maupun membangun rumah tahan gempa dan infrastruktur lainnya terkait kebencanaan.
Sementara BNPB berperan sebagai pengusul pembangunan infrastruktur kebencanaan, menyiapkan anggaran pembangunan yang dibutuhkan, serta memastikan infrastruktur yang dibangun sesuai peruntukannya untuk daerah yang berpotensi terkena bencana, maupun daerah pasca bencana terjadi.
Sekretaris Utama BNPB Harmensyah kepada Majalah Intrust mengatakan, sinergi antara BNPB dan Kementerian PUPR merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah Pusat menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat.
Dengan terbangunnya sinergi diantara kedua belah pihak, maka pembangunan infrastruktur yang berguna untuk penanggulangan bencana, maupun infrastruktur pencegahan becana dapat dibangun dengan teknologi kekinian yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.
“BNPB mengusulkan kepada Presiden untuk membangun infrastruktur yang memiliki potensi bencana maupun daerah pasca bencana, anggaran disiapkan BNPB lalu dibahas di DPR RI. Lanjut, Kementerian PUPR sebagai eksekutor pembangunan infrastruktur di lapangan,”beber Harmensyah.
Ditempat terpisah, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR R. Endra Saleh Atmawidjaja menjelaskan, upaya penanggulangan bencana merupakan sebuah tanggung jawab yang besar, yang sebenarnya tidak hanya diamanahkan kepada Kementerian PUPR maupun BNPB saja, namun juga melibatkan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
Namun demikian, dalam konteks sinergi antara Kementerian PUPR dengan BNPB, kerjasama yang dilakukan sangat intens, dimana sesuai dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, koordinatornya adalah BNPB, Kementerian PUPR berada di bawah koordinasi BNPB ketika menanggulangi bencana dalam hal ini menanggulangi pembangunan infrastruktur.
Kementerian PUPR sebut Endra, juga turut berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui beberapa strategi yang diterapkan. Pada tahap perencanaan, dilakukan dengan memperhitungkan risiko bencana dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, pembangunan secara efektif dan terpadu.
Pihaknya juga menerapkan sertifikasi desain bangunan tahan gempa yang rekomendasinya dikeluarkan oleh Komite yang anggotanya berasal dari gabungan profesional dan pemerintah agar dihasilkan desain infrastruktur yang benar, sesuai dengan standar dan kriteria perencanaan.
Selanjutnya pada tahap pembangunan, dilakukan dengan menerapkan standar pengawasan yang ketat dan menerapkan sertifikasi operasi agar infrastruktur dimanfaatkan dengan tepat sesuai dengan perencanaan. Kemudian pada tahap pengelolaan, dilakukan dengan pemeliharaan dan pengoperasian yang memadai agar infrastruktur dapat berfungsi secara optimal.
Kementerian PUPR juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR No. 1176/KPTS/M/2019. Pada pelaksanaannya, Satgas ini bertanggungjawab dalam penanganan dampak bencana antara lain menjaga konektivitas jaringan jalan dan jembatan, menyediakan fasilitas air bersih/air minum, sanitasi dan hunian sementara, relokasi korban terdampak dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan penanganan kerusakan infrastruktur PUPR.
“Selama ini koordinasi dengan BNPB sangat baik. Upaya penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab kita bersama, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing. Bagi pemerintah pusat, prioritas utama dalam penanggulangan bencana adalah bagaimana menyelamatkan masyarakat dari bencana yang akan terjadi maupun bencana yang sudah terjadi,”tutupnya.(ridho)