Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 599 miliar pada tahun 2021 untuk Sumatera Barat. Anggaran sebesar itu tersebar pada 47 paket kegiatan yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang.
Selain itu juga anggaran yang dialokasikan oleh BWS Sumatera V Padang, dipergunakan untuk kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta anggaran untuk operasional dan kepegawaian.
Kepala BWS Sumatera V Padang Dian Kamila mengatakan, dari 47 paket kegiatan, sebanyak 33 paket dilaksanakan lelang dini. Bahkan empat paket kegiatan diantaranya sudah tandatangan kontrak di depan Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
“Empat paket yang sudah tanda tangan di depan Bapak Presiden dan Bapak Menteri PUPR adalah, paket kontruksi Irigasi Batang Pangian, paket kontruksi pembangunan air baku di Sijunjung, supervisi irigasi Batang Pangian serta supervisi Irigasi Batang Lembang,”ungkap wanita murah senyum ini.
Sementara 14 paket sisa beber Dian, merupakan paket kegiatan lanjutan Multi Years Contract (MYC) dan paket kegiatan yang belum di lelang. Deadline paling lambat pada bulan Maret ini sudah masuk pengumuman lelang SPSE.
Dengan deadline yang diberikan, ia berharap mudah mudahan semua paket yang didaftarkan pada kegiatan lelang yang dilaksanakan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Sumbar tidak ada yang gagal.
“Ada paket pekerjaan tahun lalu yang di lanjutkan tahun ini dengan sistem Multi Years. Tentunya kita utamakan membayar hutang tahun lalu yang belum rampung. Karena pekerjaan tahun lalu yang paket besar dipotong untuk dialihkan ke dana Covid 19. Semoga tahun ini tidak terjadi pemotongan anggaran lagi,”jelasnya.
Dengan lelang dini paket kegiatan PUPR kata Dian, sangat mendukung program pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi. Disamping itu juga tenaga kerja bisa menerima upah pekerjaan kontruksi yang mereka lakukan, usaha kegiatan kontruksi dari hulu sampai hilir juga bergerak lancar.
Program P3TGAI Genjot Ekonomi Masyarakat
Program P3TGAI Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA kembali dilaksanakan di Ranah Minang. Sama seperti tahun lalu, program ini menyasar kepada 200 lokasi seantero Sumbar dengan penyaluran anggaran sesuai dengan kebutuhan areal pertanian. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 50 miliar.
Dian Kamila mengungkapkan, kegiatan P3TGAI dilaksanakan untuk pemerataan pembangunan dan pemerataan tenaga kerja, dengan output meningkatkan jaringan teknis persawahan pertanian.
Jika sebelumnya panen satu kali dalam setahun, karena sifatnya masih sawah tadah hujan, maka dengan program ini menjadi meningkat. Selain itu juga lahan sebelumnya mati bisa hidup dengan lahan pertanian.
“Jika sebelumnya belum ada lahan pertanian, sekarang sudah bisa ditanam. Namun yang penting areal pertanian yang dihidupkan masyarakat sesuai usulan mereka dilewati jaringan irigasi, supaya tidak sia sia,”jelasnya.
Persyaratan yang dipenuhi oleh kelompok tani untuk mendapatkan program ini kata Dian adalah khusus areal lahan pertanian, sementara areal perkebunan tidak bisa. Kelompok tani ini juga memiliki badan hukum yang masih berlaku, serta kepengurusan organisasi yang aktif. Untuk besaran bantuan yang dikucurkan tergantung usulan dari masing – masing kelompok tani di usulkan ke wali nagari. Ada juga usulan dari dinas kabupaten kota terkait, dari DPRD setempat, atau bahkan dari Camat setempat.
“Program ini sebenarnya stimulan bagi petani. Semisal kami bantu Rp 400 juta untuk saluram sepanjang 400, mereka malah bisa mengerjakan hingga 500 meter. Nah kekurangannya dibantu oleh warga sekitar yang memiliki kelebihan ekonomi, seperti sumbang semen, pasir dan batu. Sementara kelompok tani berperan sumbang tenaga. Umumnya mereka mengerjakan lebih dari yang diusulkan. Ini terjadi karena rasa memiliki kelompok tani ini tinggi sekali, sehingga mereka bertanggung jawab,”katanya.
Untuk daerah yang mengusulkan program dimaksud menurut Dian, tidak ada pembatasan. Sebagai contoh, jika di Kecamatan Sungai Limau sudah mendapat program tersebut tahun 2020, untuk tahun 2021 juga bisa mengajukan kembali. Yang penting syarat yang diminta terpenuhi. ”Untuk tahun ini kita sedang menampung usulan dari seluruh kabupaten kota. Tahun lalu 18 kabupaten kota semua mengusulkan, hanya Kota Padang yang tidak mengusulkan,”bebernya.
Program P3TGAI ucap Dian mendukung padat karya mengurangi pengangguran dan perputaran ekonomi. Mengingat intruksi Presiden Joko Widodo supaya pergerakan ekonomi di tengah tengah masyarakat harus terus berjalan, dengan target pertumbuhan ekonomi tidak minus, dimana tahun kemarin defisit minus 5,3 persen. (ridho)