Padang, majalahintrust.com – Babak baru seleksi KI Sumbar untuk periode jabatan 2023-2027 mulai memanas.
Proses penilaian akhir sudah dilakukan, tapi nama-nama komisioner terpilih telah beredar. Hal itu mengusik kalangan jurnalis yang pro objektifitas dalam memilih lembaga sebagai pengawal keterbukaan informasi publik, berdasarkan Pasal 28 UUD 1945, UU 14 Tahun 2008 dan Perki 4 tahun 2016 tentang Seleksi Komisi Informasi.
Belasan top media tergabung di PWI, JPS, IJTI, PJKIP dan PFI hadir pada hearing dengan Pimpinan DPRD Sumbar yang langsung diterima Ketua DPRD Supardi, Wakil Ketua Suwirpen dan Ust Irsyad Syafar, Jumat 3/1-2023 di Ruang sidang Khusus I.
“Kami tidak demo. Kami menyampaikan aspirasi secara elegan soal seleksi KI. Yang kami tahu, Ketua DPRD tidak tukang tanda tangan hasil saja,” ujar Nofrianto Ucok sebagai juru bicara pada hearing tersebut.
Ketua DPRD Sumbar Supardi pada hearing sebelum sholat jumat tadi itu menegaskan nama komisioner Komisi Informasi (KI) Sunbar 2023-2027 itu anggap saja kabar burung.
“Belum ada pengumunan resmi dari DPRD Sumbar. Jadi anggap saja nama beredar itu kabar burung. Forum hearing ini tidak perlu ada perdebatan. DPRD bekerja sesuai dengan regulasi dan Tatib DPRD sendiri,” ujar Supardi.
Penyampaian aspirasi itu secara bergantian disampaikan Isa Kurniawan, Defri Mulyadi, Saribulih, Effendi dan Adrian Tuswandi. Sedang dialog aspirasi dipimpin langsung Ketua DPRD Supardi.
“Kami ini pekerja beralaskan profesional. Sehingga bila hasil objektif kami tidak akan bergejolak. Namun berbeda kalau penilaiannya subjektif apalagi didasari karena bingitisasi,” ujar Adrian Tuswandi yang pernah mengikuti dua kali fit and proper test, Komisi I DPRD Sumbar yaitu 2014 dan 2019.
Isa Kurniawan menekankan supaya komposisi KI Sumbar periode 2023-2027 proporsional antara incumbent dengan komisioner lainya. Defri Mulyadi yang juga Ketua IJTI menekankan secara tidak tertulis dan sudah menjadi kebiasaan komposisi itu harus ada unsur pers.
Saribulih minta pemilihan KI Sumbar harus transparan dan ada skornya. Sedangkan Efendi menekankan KI Sumbar mesti terus diback-up DPRD dan Pemprov Sumbar.
Supardi sendiri memastikan proses akan berasaskan transparansi dan mengacu kepada regulasi. “Jangan ragukan DPRD soal ini,” ujarnya.
Novrianto menegaskan DPRD selama ini komunikatif dan aspiratif. “Jangan karena soal ini mitra strategis pers dan DPRD rusak,” tambah Novrianto. ***
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.