Kementerian PUPR: Pembangunan Infrastruktur Kerakyatan akan Kurangi Kesenjangan Antar Wilayah di Banten

Banten – Disamping melanjutkan pembangunan infrastruktur berskala besar seperti bendungan, irigasi, jembatan bentang panjang dan jalan tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Banten melalui penyediaan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM).

Program infrastruktur kerakyatan yang dilaksanakan di Kementerian PUPR ini meliputi: pembangunan jembatan gantung, pembangunan irigasi kecil, pembangunan jalan produksi pertanian melalui Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), serta pembangunan rumah khusus dan rumah swadaya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur kerakyatan selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi Banten juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.

“Di Banten banyak sekali infrastruktur yang sudah kita bangun tetapi kita harus hati-hati karena masih banyak masyarakat masih jauh tertinggal seperti di Malingping (Lebak) atau di Pansela Banten. Saya bertanggung jawab untuk itu dan akan lebih fokus pada infrastruktur kerakyatan, ” kata Menteri Basuki saat memberikan keynote speech pada acara Seminar Banten Outlook 2020 yang diselenggarakan Rakyat Merdeka Group di Bumi Serpong Damai (BSD) Tangsel, Kamis (12/12/2019).

Menurut Menteri Basuki, pada tahun 2020, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,92 triliun, belum termasuk investasi yang bergulir untuk proyek pembangunan jalan tol dan proyek KPBU lainnya. Pembangunan infrastruktur kerakyatan pada wilayah-wilayah dengan tingkat perekonomian yang masih rendah (ruler dan tertinggal), pembiayaannya diprioritaskan menggunakan government direct spending atau APBN.

Sementara untuk daerah urban yang sudah berkembang seperti Cilegon, Tanggerang dan Tangerang Selatan, Kementerian PUPR mendorong pembiayaan infrastruktur melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Salah satu contohnya pada pembangunan infrastruktur penyediaan air pada Bendungan Karian dan Sindangheula yang dibangun Kementerian PUPR.

“Lima tahun ke depan dengan KPBU bukan hanya menarik investasinya saja, tetapi kita bisa lebih banyak membuka lapangan kerja. Untuk itulah, Kementerian PUPR terus mempermudah investasi, bukan kita sekedar pro investasi tetapi tujuannya untuk lapangan kerja. APBN hanya instrumen, sementara yang membuka lapangan kerja para pelaku usaha,” tutur Menteri Basuki.

Untuk anggaran tahun 2020 di Banten, Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air telah mengalokasikan sebesar Rp 1,38 triliun pada tahun 2020 yang digunakan untuk penyelesaian Bendungan Karian yang progresnya sudah mencapai 55% dan ditargetkan selesai 2020. Lalu rehabilitasi jaringan irigasi seperti DI Cibaliung, Ciujung, dan Ciliman, rehabilitasi saluran induk dan sekunder Cisadane Barat Laut dan Utara serta rehabilitasi Situ Palayangan, Gede Kawao, dan Bungur.

Bidang permukiman dianggarkan sebesar Rp 460 miliar untuk pembangunan infrastruktur permukiman Kota Baru Maja, SPAM Banten Lama, IKK Maja, dan dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung. Peningkatan kualitas kawasan kumuh Mauk dan Banten Lama serta rehabilitasi sarana dan prasaran pendidikan dan Pasar Anyar. Untuk penyediaan perumahan, Kementerian PUPR juga akan membangun 101 unit Rumah Susun dan bantunan peningkatan kualitas 3.000 unit rumah swadaya.

Dalam peningkatan konektivitas jalan dan jembatan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 930 miliar untuk menyelesaikan Jalan Tol Serang – Penimbang Seksi 3, pembangunan Flyover Martadinata Pamulang dan jembatan gantung, pembangunan Overpass Balaraja Timur dan Kemang B, penggantian Jembatan Cilabuan, dan preservasi rutin jalan dan jembatan.

Selain itu, juga melanjutkan pembangunan infrastruktur besar seperti Jalan Tol Serpong – Cinere sepanjang 10,14 km yang direncanakan operasional pada Maret 2020, Jalan Tol Cengkreng – Batuceper – Kunciran sepanjang 14,19 km yang direncanakan operasional pada April 2020, dan Jalan Tol Serpong – Balaraja sepanjang 39,8 km yang direncanakan operasional pada Desember 2020. “Jalan tol tetap dibangun Kementerian PUPR, kemarin sudah diresmikan Serpong-Kunciran, sekarang kita prioritaskan Kunciran-Cengkareng. Kemaren Pemkot Tangsel menyampaikan pembebasan lahanya tinggal sedikit dan Insya Allah tahun depan bisa kita selesaikan,” ujar Menteri Basuki.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan Achmad Gani Ghazaly Akman dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (*)