Pemerintahan Republik Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Ma’ruf Amin memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu dari lima program prioritas Pemerintah lima tahun kedepan.
Dalam mendukung program tersebut dari sisi infrastruktur pendidikan, Pemerintah antara lain menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah dan madrasah, agar para siswa dapat menuntut ilmu dengan baik pasca berakhirnya pandemi COVID-19.
Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PUPR mendapat tugas tambahan untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia pada 2019-2024.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan standar pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah harus baik, selain itu dilengkapi fasilitas olahraga, penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik termasuk tempat cuci tangan, penataan lansekap (taman), dan tahan gempa.
“Standar bangunan dan kelengkapannya agar bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Basuki beberapa waktu lalu.
Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sumbar Ir.Syafriyanti MM melalui PPK PSPOP Sumbar Wibisana Bisminara mengatakan, khusus Sumatera Barat pembangunan sekolah sebanyak 44 unit yang terdiri dari 26 sekolah madrasah dan 18 sekolah dasar, tersebar di beberapa kabupaten kota.
Kementerian PUPR menganggarkan sebesar Rp 121 miliar untuk pembangunan seluruh sekolah ini, yang terdiri dari Rp 66 miliar untuk sarana pendidikan dasar dan menengah serta Rp 55 miliar untuk rehab sekolah madrasah dan keagamaan.
Progres secara umum sebut Wibi sudah mencapai 80 persen. Rinciannya, pembangunan sekolah di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan sudah 82 persen. Pembangunan di Kabupaten Pasaman 45 persen. Lanjut pekerjaan di Kota Solok, Solok Selatan, dan Dharmasraya sudah 87 persen
Hanya ada beberapa unit sekolah masih 30 persen progresnya karena kontrak terlambat, yakni sekolah madrasah yang berada di Kabupaten Solok, Solok Selatan, Tanah Datar dan Sawahlunto.
“Mulai pembangunannya berbeda beda. Ada yang pertengahan januari, ada yang Februari. Bahkan ada yang baru beberapa bulan belakangan tanda tangan kontrak. Hal ini terjadi karena ada revisi anggaran dari single years jadi multi years bahkan kembali jadi single years lagi. Tapi itu tak mempengaruhi kinerja pembangunan dan masih on progres,”ungkapnya.
Kendala yang dihadapi selama pekerjaan berlangsung kata Wibi hanya karena Pandemi Covid 19 saja. Sehingga membuat pekerjaan menjadi molor akibat kebijakan PSBB yang membuat tenaga kerja maupun material bangunan susah masuk ke Sumbar.
Kendala lainnya adalah ada satu unit Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tidak jadi dikerjakan karena area nya terkena rencana pembangunan terminal Kota Padang.
“Kalau untuk anggaran pembangunannya Alhamdulillah tidak kena potong Covid 19. Hanya itu tadi kendala kita, sehingga pekerjaan menjadi terlambat. Target kita selesai semua di akhir tahun. Beberapa unit sekolah yang progresnya sudah 80 persen diperkirakan selesai pada bulan Juli dan Agustus ini, “pungkasnya. (ridho)
