Labuan Bajo – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk usaha pondok wisata (homestay)/Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) dan usaha pariwisata lainnya sebanyak 656 unit di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kunjungan kerja ke Provinsi NTT pada Selasa (21/12/2021), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga meninjau Sarhunta di Labuan Bajo yang diharapkan bisa mendorong geliat pariwisata sekaligus meningkatkan ekonomi lokal serta mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat.
Dalam tinjauan tersebut, Menteri Basuki berpesan agar Sarhunta yang telah dibangun terus dijaga kondisinya.
“Selain itu, tolong ditata juga lingkungannya mulai dari halaman rumahnya untuk akses masuk penghuni yang datang. Dibuatkan tangga dan dibersihkan,” kata Basuki.
Ia juga mengatakan, Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata.
“Terkait hal ini, Kementerian PUPR telah merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menikmati kue pariwisata,” kata Basuki.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Nusa Tenggara II Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Yublina D Bunga menyatakan, BP2P NT II sudah menyelesaikan 656 unit Sarhuna sebagai dukungan terhadap Daerah Wisata Super Prioritas Labuan Bajo dengan total anggaran sekitar Rp 89 miliar.
“Kami bersama pemerintah daerah setempat bekerja sama untuk menata kawasan ini jadi kawasan pariwisata premium dengan mengubah rumah-rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni menjadi homestay sehingga para wisatawan bisa betah dan nyaman tinggal di sini,” kata Yublina.
Program Sarhunta yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dilaksanakan sejak tahun 2020. Pelaksanaanya dilakukan di dua daerah yakni Kabupaten Manggarai Barat tersebar di empat kecamatan dan 12 kelurahan/ desa serta Kabupaten Manggarai di satu kecamatan dan empat desa.
Dalam proses pembangunannya masyarakat dilibatkan secara aktif agar mereka bisa merasa memiliki dan menjaga bangunan Sarhunta ini.
Pemilik rumah maupun tukang bangunan yang bekerja juga bisa mendapatkan upah kerja sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dengan dibangunnya Sarhunta tersebut, masyarakat setempat kini bisa memiliki pemasukan tambahan dari uang sewa homestay yang dimiliki. Jadi jika sebelumnya masyarakat hanya mengandalkan pendapatan dari hasil laut dengan menjual hasil ikannya maka kini memiliki hunian layak sebagai tempat tinggal sekaligus tempat penginapan dengan sarana dan fasilitas pendukungnya..
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Agus Sosiawan, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT Agustinus Junianto, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT Herman Tobo, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) NTT Yublina Dila Bunga. (*)
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.