Padang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat menerima bantuan penanganan bencana, khusus abrasi pantai Kota Padang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp. 19.086.050.000.
Bantuan itu diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Harmensyah kepada Gubernur Sumatera Barat Prof Irwan Prayitno, di ruang rapat Istana Gubernuran, Rabu (21/10).
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sumbar, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan BNPB,” ujar Gubernur Irwan Prayitno.
Menurutnya, bantuan tersebut sangat penting untuk penanganan bencana abrasi pantai di Padang.
“Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada BNPB. Semoga ke depan perhatian dari pusat tetap terus ada untuk membantu kita di daerah,” jelas Irwan Prayitno.
Abrasi air laut semakin hari semakin mengikis sampai ke fasilitas umum. Seperti di areal masjid Al-Hakim, Tugu Merpati, dan daerah pantai Pasir Jambak hingga sampai ke jalan raya. BNPB memberikan bantuan dengan total 19 milyar.
“Diperkirakan penanganan bencana abrasi untuk masjid Al-Hakim sebanyak 9 milyar, di tugu merpati 7 milyar, dan di pasir jambak 3 milyar, totalnya 19 milyar,” ucap Irwan Prayitno.
Irwan Prayitno berharap agar pembangunan ini segera dilaksanakan, dan nantinya bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Harmensyah mengatakan, kegiatan ini merupakan perjuangan dari komisi VIII DPR RI. Menurutnya perbaikannya perlu disegerakan. Sebab kalau dibiarkan berbahaya. Masjid dan tugu merpati serta fasilitas umum lainnya akan tergerus terkena abrasi.
“Ini berdampak cukup besar terhadap hajat hidup orang banyak, dan dapat menyelamatkan aset infrastruktur yang dibangun di kawasan pantai tersebut,” ucap Harmensyah.
Anggota komisi VIII DPR RI Asli Khaidir, menyebutkan bahwa DPR RI sangat mendukung pelaksanaan bantuan ini. “Dukungan DPR RI sendiri dalam hal ini tentu kita lihat mana yang paling urgent. Dari banyak permintaan bantuan, dibuatkan skala prioritasnya,” sebutnya.
Ia berharap bantuan itu bisa langsung direalisasikan. Sehingga, kehidupan masyarakat di pesisir pantai dapat aman kembali. Begitu pula aset pemerintah dan rumah ibadah yang baru dibangun, dapat diselamatkan. (*)