Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan pagu indikatif Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 sebesar Rp115,58 triliun atau lebih kecil dari pagu usulan sebesar Rp 140,33 triliun.
Program infrastruktur PUPR tahun 2021 ditujukan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat Pandemi COVID-19 sesuai dengan Tema dan Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021.
“Pagu indikatif ini dialokasikan berdasarkan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan pada 8 Mei 2020,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2021 yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Lasarus, Rabu, (24/6/2020).
Dikatakan Basuki, untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, Pemerintah telah menetapkan tujuh prioritas nasional agenda pembangunan yakni program prioritas ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah untuk kurangi kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, lingkungan hidup serta perubahan iklim, dan stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
“Dari tujuh prioritas tersebut ada enam yang terkait dengan agenda pembangunan di Kementerian PUPR, kecuali revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Sebagai contoh pada stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Kementerian PUPR ditugasi membangun kawasan perbatasan, termasuk PLBN,” kata Basuki.
Untuk mendukung Prioritas Nasional Pemerintah tahun 2021 tersebut, Basuki menyatakan dari pagu indikatif sebesar Rp 115,58 triliun, diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 44,46 triliun, pembangunan konektivitas Rp 38,89 triliun, pengembangan infrastruktur kawasan permukiman Rp 22,33 triliun, perumahan Rp 7,48 triliun dan sisanya untuk perencanaan, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, pembinaan konstruksi, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan layanan manajemen.
Untuk infrastruktur SDA, target prioritas tahun 2021 yang akan dilaksanakan yakni pembangunan bendungan dan embung, irigasi dan rawa, pembangunan pengendali daya rusak, penyediaan air tanah dan air baku untuk mengantisipasi kekeringan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang telah selesai dibangun, pengadaan tanah non Proyek Strategis Nasional (PSN), pengendalian Lumpur Sidoarjo, dan untuk dukungan teknis lainnya.
“Pembangunan 47 bendungan, terdiri atas 4
bendungan baru dan 43 bendungan lanjutan (on-going) antara lain Keureuto, Tapin, Bener,
Way Sekampung, Leuwikeris, Bendo,
Pamukkulu, dan Budong-Budong. Untuk pembangunan embung antara lain Sriwijaya,
Sanur, Natuna, Bandara Bungo, kemudian revitalisasi 5 danau yakni Rawapening, Limboto, Tondano, Poso, dan Sipin. Khusus untuk Sipin disiapkan sebagai arena/venue perlombaan dayung baik nasional dan jika memungkinkan untuk internasional,” ujar Basuki.
Dalam pembangunan konektivitas, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 662 Km diantaranya di Perbatasan Kalimantan, NTT dan Papua, Trans Papua, Pansela Jawa (Jawa Tengah & Jawa Timur), missing link seperti pada ruas Geumpang – Pameu di Aceh, Trans Kepulauan Terluar, Exit Tol Mesuji di Lampung, Lingkar Utara Brebes, Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Mandalika NTB, Akses Bandara Syamsudin Noor (Kalsel), Manado Outer Ring Road, Lingkar Kota Kendari, & Kabupaten Asmat di Papua.
Pembangunan jembatan baru atau duplikasi jembatan (18.588 meter) yang diprogramkan pada tahun 2021 antara lain Jembatan Peureulak (Aceh), Nilo (Riau), Talang Pangeran & Dusun Anyar (Sumsel), Merangin (Jambi), Kretek (Pansela DIY),
Yeh Otan (Bali), Sambas Besar (Kalbar), Pile Slab Bukit Rawi (Kalteng), Pulau Balang
(Kaltim), di ruas Trans Papua & Trans Maluku.
Pembangunan Flyover (FO) / Underpass (UP)/ Terowongan (2.466 meter) pada tahun 2021 antara lain, UP Bulak Kapal (Bekasi), FO Kopo (Jawa Barat), FO Purwosari (Jateng), Jalan Layang Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang (Jateng), & FO Simpang Kabil (Kepulauan Riau).
Infrastruktur permukiman yang akan dikerjakan pada tahun 2021 yakni prasarana dan sarana air minum, sanitasi, penataan kawasan permukiman, bangunan gedung, pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, olahraga dan pasar. Terkait program perumahan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah, Kementerian PUPR menargetkan tahun 2021 pembangunan Rumah Susun dengan jumlah unit satuan Rusun 7.724 unit, bantuan rumah swadaya 111.200 unit di 33 provinsi, rumah khusus 2.640 unit serta bantuan prasarana sarana utilitas (PSU) 40.000 unit.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga, Dirjen Perumahan Khalawi AH, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Eko Djoeli Heripoerwanto, Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto, Kepala BPIW Hadi Sucahyono dan Kepala BPSDM Sugiyartanto. (*)
